Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus Korupsi Hibab UMKM Naik Tahap Penyidikan

H
Penulis: Hany Akasah❯
NAIK STATUS: Kajari Nana Riana didampingi Kasi intel Raden Achmad Nur Rizky dan Kasipidus Alifin N Wanda memberikan penjelasan di hadapan awak media terkait status dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah UMKM tahun 2022 melalui e-katalog da
NAIK STATUS: Kajari Nana Riana didampingi Kasi intel Raden Achmad Nur Rizky dan Kasipidus Alifin N Wanda memberikan penjelasan di hadapan awak media terkait status dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah UMKM tahun 2022 melalui e-katalog da
GRESIK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menaikkan status dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah UMKM tahun 2022 melalui e-katalog dari pokir DPRD Gresik menjadi penyidikan.

Kepala Kejari Gresik Nana Riana didampingi Kasi intel Raden Achmad Nur Rizky dan Kasipidus Alifin N Wanda mengatakan bahwa anggaran dana hibah dari APBD Gresik untuk pelaku UMKM senilai Rp 19 miliar itu hanya terserap Rp 17 miliar. Akan tetapi, setelah perkara ini mulai dilakukan penyelidikan oleh penyidik Pidsus, didapatkan ada bukti permulaan serta adanya unsur kesengajaan melakukan tindak pidana dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik sebagai verifikator dan fasilitor serta beberapa pihak lainnya. Dengan begitu, perkara tersebut dipastikan naik ke tahap penyidikan.

Baca Juga : Kejari Gresik Pastikan Kasus Hibah UMKM Tetap Berlanjut

“Total penerima dana hibah untuk UMKM pokir DPRD Gresik sejumlah 774 pelaku UMKM dengan anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 17 miliar. Saat ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 144 penerima hibah UMKM dan didapatkan ada potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp 1 miliar 2 juta,” ujarnya, Senin (12/6).

Setelah menaikkan perkara ini, penyidik pidsus akan lebih insentif melakukan pemeriksaan sehingga secepatnya menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara.



“Potensi kerugian negara dari dugaan penyalahgunaan anggaran hibah UMKM ini akan terus bertambah, mengingat ada 630 penerima dana hibah UMKM yang belum dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Dari data yang diterima, penyidik belum memeriksa 12 penyedia jasa. Saat ini, penyidik masih fokus memeriksa pejabat dilingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik serta penerima hibah UMKM.

Baca Juga : Mantan Anggota Dewan dan Sekdes Jadi Tersangka Kasus Korupsi Hibah

“Kejaksaan akan memaksimalkan  pemeriksaan penyidikan perkara ini dan segera mungkin mendapatkan jumlah kerugian negara dan menentukan tersangka,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Kejari Gresik telah melakukan dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk UMKM sebesar Rp 17 miliar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Gresik. Setelah dilakukan pemeriksaan hampir tiga bulan, akhirnya Kejari Gresik menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan.(yud/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Korupsi Dana Hibah Asrama Santri Ponpes Al Ibrohimi Gresik, Tiga Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara

Korupsi Dana Hibah Asrama Santri Ponpes Al Ibrohimi Gresik, Tiga Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara

RADAR GRESIK – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis masing-masing satu tahun penjara terhadap tiga terdakwa perkara korupsi bantuan pembangunan asrama santri Pondok

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Pemkab Gresik Siapkan Yosowilangun Jadi Desa Percontohan Antikorupsi Nasional

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Pemkab Gresik Siapkan Yosowilangun Jadi Desa Percontohan Antikorupsi Nasional

RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Mon

Baru Menjabat Langsung Menggebrak, Irjen Pol Totok Suharyanto Ubah Wajah Kortastipidkor Polri

Baru Menjabat Langsung Menggebrak, Irjen Pol Totok Suharyanto Ubah Wajah Kortastipidkor Polri

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang bersih dan tegas, Kapolri menunjuk Irjen Pol Totok Suharyanto sebagai nahkoda baru korps

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer