Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pelindo Sebut Penerbitan HPL Atas Rekomendasi BPN dan Pemkab Gresik

H
Penulis: Hany Akasah❯
DIPERTAHANKAN: Potret tanah oloran yg kini menjadi aset Pelindo Gresik. (Ist/Radar Gresik)
DIPERTAHANKAN: Potret tanah oloran yg kini menjadi aset Pelindo Gresik. (Ist/Radar Gresik)
GRESIK - PT Pelindo Regional 3 Gresik memberikan tanggapan atas aksi yang dilakukan ratusan masyarakat Kelurahan Lumpur dengan isi tuntutan memprotes rencana penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di wilayah kerja Pelindo Cabang Pelabuhan Gresik. Bagi Pelindo demo tersebut salah alamat karena penerbitan Sertifikat HPL ini merupakan hasil dari rekomendasi dari Pemkab Gresik dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

CEO Pelindo Sub Regional Jawa, Johannes Wahyu menyebut jika pertemuan antara Pemkab Gresik dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu membahas permasalahan aset tanah milik Pelindo di area Kelurahan Lumpur Gresik itu. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa BPN Gresik akan memberikan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada warga Kelurahan Lumpur di atas aset milik Pelindo.

“Kami mendengarkan masukan dan arahan dari berbagai pihak diantaranya dari Pemkab Gresik dan juga Kementerian ATR/BPN dalam hal permasalah tanah ini, prinsip kami adalah mencarikan solusi sebaik mungkin dengan tetap mengedepankan peraturan dan tata kelola perusahaan yang baik,” Ujar Johannes Wahyu CEO Pelindo Sub Reg Jawa.



Ditegaskan, pengurusan penerbitan Sertifikat HPL diarea tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi antara Pemkab Gresik dan ATR/BPN agar nantinya bisa digunakan sebagai dasar penerbitan SHGB sehingga warga bisa memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami membuka kesempatan lebar kepada warga Kelurahan Lumpur yang akan memanfaatkan lahan aset Pelindo secara sah dan resmi sesuai peraturan di wilayah Pelabuhan Gresik tersebut. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pelindo yang terus memberikan dampak kemanfaatan dan harmonisasi dengan warga sekitar pelabuhan," tandasnya.

Baca Juga : Pelindo III Belum Tertarik Bangun Dermaga Kapal Roro

Sebelumnya Pelindo telah mencatatkan aset tanah seluas 57.680 M2 di area Pelabuhan Gresik yang berada di dua wilayah administrasi yaitu kelurahan Lumpur dan Kelurahan Kroman Kabupaten Gresik. Saat ini aset tersebut sedang dilakukan proses penerbitan sertifikat HPL dan tercatat sebagai aset negara di Kementrian Keuangan RI.

Sementara itu, Kepala BPN Gresik, Asep Heri mengatakan, sejak kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gresik di kampung nelayan, dia bersama Bupati Fandi Akhmad Yani melakukan rapat koordinasi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni serta Pelindo di Jakarta. Setelah rapat koordinasi, BPN Gresik melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait dan melakukan sosiliasasi kepada nelayan di Kelurahan Lumpur.



"Upaya kami dalam menyelesaikan keinginan masyarakat di pesisir Kota Gresik untuk mendapat hak atas tanah yang sudah ditempati selama puluhan tahun," katanya, Jumat (26/5).

BPN Gresik, kata Asep juga telah melakukan inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah (IP4T). Kemudian melakukan Pemetaan Tematik Pertahanan dan Ruang (PTPR). Secara prinsip pihaknya siap membantu semua pihak dari Pelindo maupun masyarakat pesisir yang ingin mendapatkan hak alas tanah yang jelas.

“Semua kita layani. Asalkan berkas lengkap kita proses,” katanya.

Baca Juga : Aplikasikan Gardu Otomatis, Pelindo Gresik Minimalisir Kebocoran PNBP

Selain itu, Asep juga ingin membantu masyarakat agar mempunyai alas hak tanah yang jelas, sebab selama puluhan tahun tidak memiliki alas hak kepemilikan yang jelas.  Namun, karena lahan yang dimiliki masyarakat berada di wilayah operasi Pelindo, maka harus koordinasi dan musyawarah atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Harus ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk mendapatkan alas hak yang sah. Sebab, jika salah satu pihak tdak setuju, pasti tidak bisa. Karena ini demi masyarakat, maka harus ada kesepakatan bersama,” pungkasnya.  (fir/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bupati Fandi Akhmad Yani Mutasi 14 Pejabat, Sejumlah Kepala OPD dan Pejabat Strategis Berganti

Bupati Fandi Akhmad Yani Mutasi 14 Pejabat, Sejumlah Kepala OPD dan Pejabat Strategis Berganti

Dalam dokumen tersebut, seluruh keputusan pengangkatan jabatan tercatat tertanggal 12 November 2026 dengan nomor keputusan Bupati Gresik 800.1.3.3/254/437.73/Kep/2026.

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Dr. Ahmad Hadi, SP., MT., CGCAE, CFrA., CGRE, resmi meraih penghargaan Radar Surabaya Awards 2026 atas keberhasilannya mengawal Pengembangan Zona Integritas menuju tata kelola pemerin

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Efisiensi anggaran pada 2027 diperkirakan masih berlanjut. Karena itu, desa harus mulai bekerja keras menghasilkan sumber pendapatan baru. Potensi yang dimiliki masing-masing desa perlu dikembangkan agar tidak terus berg

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer