Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Reza Pahlevi mengatakan pihaknya sudah pernah memanggil pemilik tambang untuk melakukan sinkronisasi data. Namun, sampai saat ini belum ada progres peningkatan. "Kami akan panggil lagi. Dimana letak persoalannya," ujaranya.
Dikatakan, di setiap tambang pihaknya sudah menyiagakan petugas cheker untuk memastikan keluar masuk barang terhitung dengan baik. Nanti data itu akan disandingkan dengan data milik tambang. "Nanti bisa diketahui data pastinya seperti apa," ungkapnya.
Ia mengakui memang sampai saat ini jumlah pendapatan terkumpul sektor pajak MBLB masih sangat rendah. Dari target triwulan pertama sebesar Rp 5 miliar baru tercapai Rp 500 juta. "Target total kami sepanjang 2023 sebesar Rp 20 miliar akan coba kami penuhi. Kami masih optimis dan terus bekerja maksimal," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana menyoroti rendahnya pendapatan sektor MBLB. Dari target triwulan pertam sebesar Rp 5 miliar hanya terpenuhi 10 persen saja. "Kami minta agar BPPKAD menyikapi hal ini agar pada akhir tahun nanti target bisa tercapai," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Taufiqul Umam. Taufiq menduga keras, bahwa pos pendapatan dari Pajak MBLB ini masih rawan kebocoran.
"Saya bahkan bersama tim saya mengamati sendiri arus keluar masuk truk pengangkut galian disalah satu tambang. Di pos lima penjagaan itu ada 500 sampai 600 truk besar keluar mengangkut galian. Kami amati tiga hari berturut-turut jumlahnya sama. Padahal belum titik tambang yang lain," imbuhnya. (rof)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



