Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menteri ATR/BPN Janji Tuntaskan Kasus Mafia Tanah di Gresik

H
Penulis: Hany Akasah❯
ADA TAMBAHAN: DPRD dan Pemkab Gresik menyepakati empat usulan baru ranperda yang akan dibahas 2023. (Rofiq/Radar Gresik)
ADA TAMBAHAN: DPRD dan Pemkab Gresik menyepakati empat usulan baru ranperda yang akan dibahas 2023. (Rofiq/Radar Gresik)
GRESIK - Kasus terbitnya dokumen ganda perihal kepemilikan tanah di kawasan ekonomi khusus (KEK) JIIPE Manyar menarik perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Dihadapan Komisi II DPR RI, Hadi berjanji akan menuntaskan kasus yang saat ini tengah hangat di Gresik.

Menteri Hadi menegaskan terus memberantas mafia tanah. Mantan Panglima TNI ini meminta mempercayakan persoalan mafia tanah kepada dirinya. "Mafia pertanahan percayakan bahwa saya akan komit dengan mafia tanah," tegasnya, Rabu (23/11).

Dikatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Besarnya perhatian Mantan Panglima TNI itu lantaran kasus tersebut berada di dalam kawasan proyek strategis nasional (PSN) KEK JIIPE. "Termasuk juga kawasan ekonomi khusus JIIPE Gresik, saya udah panggil dua kali. Saya harapkan tidak terganggu dengan pengadaan tanah," jelasnya.



Kementerian ATR/BPN diminta secara khusus untuk memperhatikan wilayah ini. Salah satunya adalah memastikan tidak ada sengketa lahan yang membuat investor batal masuk ke KEK Gresik. Hadi mengatakan, permasalahan untuk meningkatkan perekonomian rakyat sudah menjadi komitmennya. Ia bertekad menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.

"Akan kami selesaikan permasalahan di lapangan. Yang penting ada terobosan dan 'mletek' atau netes. Kalau tidak akan percuma kerja kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gresik gagal melakukan mediasi sejumlah pihak yang saat ini tengah bersengketa pada sebuah objek tanah di Kawasan Java Intregrated Industrial Port And Estate (JIIPE). Kegagalan ini lantaran pihak Sueb Abdullah yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang kini dimiliki juga oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) memilih tidak hadir dalam pertemuan di Kantor Bupati Gresik.

Baca juga : Lima warga Desa Bungah Dilaporkan Atas Kasus Sengketa Tanah

Kepada wartawan, Sueb Abdullah menegaskan alasan ketidakhadirannya lantaran pihak Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN) Gresik melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas dalam menyelesaikan sengketa lahan. Untuk itu, Sueb Abdullah mengungkapkan akibat kasus yang tidak kunjung tuntas ini maka pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan hal ini ke Menteri ATR/BPN, Hadi Tjanyanto ke Jakarta. (fir/han)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer