Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Satpol PP Gresik, Suprapto, mengatakan pihaknya optimistis DBHCHT bisa ikut terkerek lantaran pada tahun 2023 Pemerintah Pusat telah menetapkan kenaikan tarif cukai.
"Saat ini kami bersama Bea Cukai gencar melakukan upaya pencegahan peredaran rokok ilegal," ujarnya.
Baca Juga : Satpol PP dan Bea Cukai Gresik Sita 17.200 Batang Rokok Tanpa Cukai
Dikatakan, Pemkab Gresik pada tahun ini mendapat DBHCHT tahun 2022 sebesar Rp 18 miliar. Dari jumlah itu sekitar 10 persen untuk kegiatan pencegahan dan penindakan.
"Fokus kami saat ini menyisir lokasi-lokasi yang selama ini kerap menjadi area transaksi. Selain juga melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan peredaran rokok illegal tanpa pita cukai asli. Agar masyarakat membeli rokok yang legal dan ada pita cukai,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah mengatakan rokok termasuk produk yang banyak dikonsumsi masyarakat. Rokok menjadi sumber pendapatan besar bagi daerah dan pemerintah pusat.
“Pendapatan dari cukai rokok ini dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Bu Min menambahkan penerimaan DBHCHT akan digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. “Jadi, 50 persen hasil cukai rokok ini untuk urusan kesehatan. Sisanya untuk sektor lain, termasuk pendidikan,” katanya.
Baca Juga : Papan Promosi Di Bahu Jalan, Satpol PP Gresik Bakal Gelar Penertiban
Bu Min mendukung Bea Cukai Gresik dan Satpol PP melakukan langkah pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal. Menurutnya, rokok ilegal membahayakan bagi kesehatan, dan dapat merugikan negara.
"Kami mendukung langkah pencegahan peredaran rokok ilegal ini agar pendapatan daerah semakin meningkat dan bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik,” katanya. (fir/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



