Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hearing yang berlangsung di ruang rapat Komisi III diikuti kontraktor pelaksana, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jatim, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Gresik. Kemudian, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik.
Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah mengatakan pemanggilan ini dilakukan karena banyaknya laporan yang diterima komisi. Banyak persoalan yang tidak pernah disampaikan kepada dewan. "Kami banyak diprotes warga. Tapi tidak pernah ada laporan dari dinas terkait," tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pembangunan kawasan terkesan asal-asalan. Misalnya, terkait paving yang tidak sesuai spek dan penutup besi saluran banyak yang patah. "Ini baru kenapa bisa patah. Kan lucu," ujarnya.
Menurut dia, sejak awal pembangunan sudah bermasalah. Karena kontraktor langsung membongkar tujuh ruas. Sehingga sangat menggangu masyarakat sekitar. "Seharusnya bertahap. Tapi ini langsung dibongkar semuanya," kata dia.
Baca juga : BPPW Jatim Tambah Sejumlah Fasilitas di Kawasan Bandar Grisse
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Eddy Santoso. Pihaknya mengaku heran pembangunan kawasan heritage ternyata telah diperpanjang atau adendum enam kali. "Ini kalau proyek APBD Gresik jelas sudah diblacklist kontraktornya. Jelas gak becus kerjanya," tegas dia.
Menanggapi hal ini, perwakilan Kontraktor Arif mengatakan sebelum dipasang penutup saluran sudah diuji coba. Pihaknya tidak tahu pasti kenapa bisa patah. "Mungkin karena ada muatan berat yang lewat," dalihnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPPW Jatim Rekyan Puruhita Sari mengatakan pihaknya terus mengawasi pelaksanaan proyek. Terkait kendala di lapangan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas CKPKP. "Memang ada sejumlah kendala di lapangan, sehingga dilakukan perpanjangan," terangnya.
Baca juga : Dewan Pertanyakan Konsep Pengembangan Kawasan Heritage Bandar Grisse
Hal senada disampaikan Kepala Dinas CKPKP Gresik Ida Lailatussa'diyah. Pihaknya memang terua menyampaikan masukan masyarakat kepada BPPW. "Karena memang ini anggaran dari pusat jadi pengawasan langsung dari sana. Kami terus berkoordinasi dengan BPPW jika ada masalah di lapangan," imbuhnya. (rof)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



