Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pakar Hukum: Polres Harus Usut Kasus Pernikahan Manusia dan Hewan

H
Penulis: Hany Akasah❯
Pakar hukum Universitas Gresik (Unigres), Soeyanto. (ISTIMEWA/RADAR GRESIK)
Pakar hukum Universitas Gresik (Unigres), Soeyanto. (ISTIMEWA/RADAR GRESIK)
GRESIK-Kasus ritual pernikahan antara manusia dengan kambing ini tidak lepas dari sorotan pakar hukum Universitas Gresik (Unigres), Soeyanto. Dalam video ritual yang viral tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk penodaan agama.

“Kalau menggunakan simbol agama kegiatan tersebut sudah dapat diketegorikan penodaan agama sesuai ketentuan pasal 156a KUHP,”ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Unigres, Kamis (09/06/2022).

 

Soeyanto menilai aparat penegak hukum (APH) lamban dan kurang responsif dalam menangani kasus ini. Karena itu, Wakil Rektor Unigres mendorong APH agar mengambil langkah cepat dan berani mengusut sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia demi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtimbas) serta kondusifitas wilayah hukum di kabupaten Gresik.

“Untuk mengantisipasi protes massal dari masyarakat gresik yang mayoritas muslim, Polres Gresik harus segera bergerak cepat memproses pelaku dan pihak-pihak yang memfasilitasi kegiatan ritual tersebut,”jelas alumnus Doktor di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tersebut.

Dikatakan  Soeyanto, seharusnya polisi tidak perlu menunggu adanya pengaduan. Sebab, penodaan agama bukan merupakan delik aduan tetapi delik umum. Sehingga polisi tidak perlu menunggu aduan atau laporan dari masyarakat.

“Karena penodaan agama masuk ketentuan Pasal 156a KUHP dan Penjelasan Pasal 4 UU No 1/PNPS/1965 merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum dan ketenteraman umat beragama,”katanya.

Apalagi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Gresik melalui rapat komisi fatwanya sudah mengeluarkan tiga rekomendasi atas kasus pernikahan manusia dengan kambing. Dua poin di antaranya terbukti menodai agama dan menyerahkan ke APH untuk diproses lebih lanjut.

“Memang fatwa MUI bersifat tidak mengikat dalam hukum positif karena kedudukannya legal opinion. Akan tetapi Polisi bisa menjadikannya sebagai landasan hukum untuk memproses kasus ini. Apalagi ini kasus yang berkaitan dengan agama,”terang Pakar Hukum yang juga Ketua Persatuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gresik ini.

Sebelum berita ini diturunkan Pernikahan nyeleneh itu telah dibahas dibahas MUI Gresik, kamis pagi. Menurut ketua MUI Gresik, KH. Mansoer Shodiq, mereka telah menggunakan tata cara nikah secara agama Islam. Karena itu, shighot dan tatalaksana dalam pernikahan tersebut sudah masuk kategori penodaa agama, kemanusiaan, budaya dan pencemaran nama baik Kabupaten Gresik yang dikenal dengan Kota Santri.

“Ada tiga rekomendasi yang kami keluarkan. Pertama mereka terbukti melakukan penodaan agama, kedua semua yang terlibat aktif di dalamnya wajib bertaubat dengan taubatan nasuha dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam, dan ketiga kami serahkan prosesnya kepada polisi,”pungkasnya. (yud/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Demo Besar Hari Ini, Kapolres Gresik Pastikan Tak Ada Warga Kota Pudak Bergerak ke Jakarta

Demo Besar Hari Ini, Kapolres Gresik Pastikan Tak Ada Warga Kota Pudak Bergerak ke Jakarta

Polres Gresik memastikan hingga saat ini tidak ditemukan adanya pergerakan massa dari wilayah Kabupaten Gresik menuju Jakarta. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Gresik juga dipastikan tetap kondusif.

Ungkap Pencurian Kabel PLN, 10 Personel Polres Gresik Diganjar Penghargaan

Ungkap Pencurian Kabel PLN, 10 Personel Polres Gresik Diganjar Penghargaan

Senior Manager Distribusi PLN UID Jawa Timur Eko Hadi Pranoto mengatakan, keberhasilan PLN menjaga keandalan sistem kelistrikan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Polres Gresik dalam mengamankan aset kete

Sedang Istirahat, Pria Asal Tuban Lapor Polisi Usai Diduga Dikeroyok

Sedang Istirahat, Pria Asal Tuban Lapor Polisi Usai Diduga Dikeroyok

Korban bernama Samsul, 45, warga Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Laporannya telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Gresik dengan nomor STTLPM/576.Satreskrim/V/2026/SPKT/Polres Gresik tertan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer