Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala BPN Kabupaten Gresik, Asep Heri mengatakan pihaknya menerjunkan beberapa tim untuk melakukan identifikasi diarea lahan yang menjadi keluhan.
“Sejak Jumat mengumpulkan semua pihak terkait. Segera kami akan menarik garis ukur dari pantai, kita tentukan mana tanah milik nelayan yang masuk ke dalam tanah DLKR/DLKP dan mana yang bukan,” ujar Asep.
Dikatakan, identifikasi itu guna mencari berapa lama menempatinya. Karena menurut regulasi tanah persil, mereka harus menempati minimal 20 tahun. Sebab dalam penelusuran awal ada sejumlah wilayah di Kecamatan Gresik masuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) berdasarkan surat keputusan bersama tahun 1996, diantaranya Kelurahan Lumpur, Kroman, Pakelingan, dan Kebungson.
Asep juga mengaku pihaknya tengah melakukan kajian regulasi. BPN Gresik akan langsung menggandeng Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta. BPN akan mencari dasar aturan yang bisa dijadikan acuan untuk penerbitan sertifikat.
“Menteri juga akan memberikan petunjuk khusus, tindak lanjut penyertifikatan tanah DLKP dan DLKL. Sehingga sertifikat yang dikeluarkan memiliki kepastian hukum,” imbuhnya.
Ditemui terpisah, Julioni, nelayan yang menyampaikan keluhan ke Presiden mengaku telah menempati tanah tersebut lebih dari 20 tahun. Selama ini ia juga mengaku aktif melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tanah seluas 4 kali 10 meter miliknya.
“Tanah ini warisan orang tua, mereka menguruk tanah ini pada tahun 70an, Saya asli sini. Semoga tanah ini bisa disertifikatkan sehingga saya merasa aman tinggal di sini dan memiliki kepastian secara hukum,” ujarnya. (fir/rof)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



