Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Dorong OPD Turut Aktif dalam Pembangunan Responsif Gender

H
Penulis: Hany Akasah❯
FGD: Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah (dua dari kiri), Khoirul Huda (kiri) dan Lusi Kustianah (kanan) mendorong seluruh OPD lebih serius dalam menerapkan PUG sebagai strategi perencanaan dan penganggarannya. (Ist/Radar Gresik)
FGD: Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah (dua dari kiri), Khoirul Huda (kiri) dan Lusi Kustianah (kanan) mendorong seluruh OPD lebih serius dalam menerapkan PUG sebagai strategi perencanaan dan penganggarannya. (Ist/Radar Gresik)
GRESIK - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik mendorong seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lebih serius dalam menerapkan PUG sebagai strategi dalam perencanaan dan penganggarannya.  SDM perencana yang menjadi focal point PUG sering mengalami turn over. Pasalnya, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Anggota DPRD Gresik Lusi Kustianah mengatakan, saat ini belum banyak dipahami oleh OPD karena masih lemahnya pemahaman gender baik  oleh SDM perencana maupun bidang-bidang lainnya.

Baca Juga : DPRD Gelar Festival BUMDes dan UMKM, Petugas Siapkan Rekayasa Lalin

“Memang tidak ada  diskriminasi, namun juga tidak terdapat prioritas sesuai dengan amanat PUG. Komitmen OPD terhadap PUG masih belum ditunjukkan. Janji untuk menjadikan PUG sebagai arus utama dalam anggaran masih perlu dibuktikan,” kata Lusi saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Membangun Aspirasi Masyarakat Sipil Kebijakan yang Responsif Gender di Kantor Dinas Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Gresik, Senin (18/4).

Menurut perempuan dari Fraksi Golkar tersebut,  selama ini PUG masih sebatas tataran normatif (bagian dari perintah), dan belum menjadi inisiatif OPD secara keseluruhan.

Maka dari itu, lanjut Lusi, pemerintah perlu merekonstruksi pemahaman tentang gender di kalangan pemangku kebijakan, administrator publik, masyarakat dan semuanya.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah mengatakan, OPF seharusnya lebih peduli dengan kontribusi gender dalam pembangunan, sehingga tercermin dalam kebijakan kebijakannya dan kemampuan aparatur dalam menerjemahkan urgensi PUG dalam perencanaan dan penganggaran.

“Kami di DPRD, pastinya akan mengawal anggaran yang tidak hanya sebatas input dan output saja, tetapi sampai kepada outcome dari penggunaan anggaran tersebut,” kata Saidah.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda, jika perlu penguatan kapasitas tentang PUG dan PPRG, tentu kelak OPD akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif  mengenai gender.

“Hal ini akan mewarnai dan membawa pengaruh besar pada APBD yang responsif gender ke depannya,” tegas Huda. (jar/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

RADAR GRESIK – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bersama Ketua Tim Penggerak Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jumat (20/11). Agenda

Praktik TPPO Berkedok Warung Makan di Driyorejo Terbongkar, Polisi Ringkus Muncikari Berjuluk "Mama"

Praktik TPPO Berkedok Warung Makan di Driyorejo Terbongkar, Polisi Ringkus Muncikari Berjuluk "Mama"

RADAR GRESIK – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman di wilayah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berhasil dibongkar aparat kepolisian.

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

RADAR GRESIK – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik, Dimaz Fahturachman, menegaskan urgensi pembenahan tata kelola pelayanan publik di seluruh kantor kecamatan. Birokrasi di tingkat kewilayahan dituntut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer