Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota DPRD Gresik Lusi Kustianah mengatakan, saat ini belum banyak dipahami oleh OPD karena masih lemahnya pemahaman gender baik oleh SDM perencana maupun bidang-bidang lainnya.
Baca Juga : DPRD Gelar Festival BUMDes dan UMKM, Petugas Siapkan Rekayasa Lalin
“Memang tidak ada diskriminasi, namun juga tidak terdapat prioritas sesuai dengan amanat PUG. Komitmen OPD terhadap PUG masih belum ditunjukkan. Janji untuk menjadikan PUG sebagai arus utama dalam anggaran masih perlu dibuktikan,” kata Lusi saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Membangun Aspirasi Masyarakat Sipil Kebijakan yang Responsif Gender di Kantor Dinas Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Gresik, Senin (18/4).
Menurut perempuan dari Fraksi Golkar tersebut, selama ini PUG masih sebatas tataran normatif (bagian dari perintah), dan belum menjadi inisiatif OPD secara keseluruhan.
Maka dari itu, lanjut Lusi, pemerintah perlu merekonstruksi pemahaman tentang gender di kalangan pemangku kebijakan, administrator publik, masyarakat dan semuanya.
Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah mengatakan, OPF seharusnya lebih peduli dengan kontribusi gender dalam pembangunan, sehingga tercermin dalam kebijakan kebijakannya dan kemampuan aparatur dalam menerjemahkan urgensi PUG dalam perencanaan dan penganggaran.
“Kami di DPRD, pastinya akan mengawal anggaran yang tidak hanya sebatas input dan output saja, tetapi sampai kepada outcome dari penggunaan anggaran tersebut,” kata Saidah.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda, jika perlu penguatan kapasitas tentang PUG dan PPRG, tentu kelak OPD akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai gender.
“Hal ini akan mewarnai dan membawa pengaruh besar pada APBD yang responsif gender ke depannya,” tegas Huda. (jar/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



