alexametrics
32 C
Gresik
Tuesday, 17 May 2022

Pembebasan Tanah Tol Kebomas-Manyar Terkendala Legalitas dan Sengketa

GRESIK  – Pembebasan tanah untuk pembangunan Tol Kebomas- Manyar hingga kini belum juga tuntas. Pembebasan tanah terkendala legalitas dan sengketa dibeberapa bidang. Terkait hal tersebut Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Gresik telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) untuk dilakukan konsinyasi.

Progres pembebasan tanah hingga saat ini sudah terealisasi 95 persen. Ditargetkan akhir Desember 2021 bisa 100 persen dengan panjang 4 KM. Dading Wiryakusuma Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada ATR/BPN Gresik mengatakan memang ada sejumlah lahan yang belum bisa dibayar karena adanya surat keberatan dari pihak pemilik lahan.

Menurutnya proses pembayaran ganti rugi tanah untuk tol itu melalui mekanise yang panjang. Bahkan pada tahap awal ada proses verifikasi dibutuhkan identifikasi legalitas tanah yang kemudian tersosialisasikan lewat musyawarah.

“Saat ini ada 12 objek tanah di Desa Dahanrejo yang belum dilakukan pembayaran ganti rugi karena terkendala beberapa faktor. Yakni legalitas dan adanya keberatan status tanah,” ujarnya.

Salah satunya objek tanah seluas 453 meter persegi atas nama pemegang sertifikat David Septian. Objek tersebut belum dilakukan pembayaran dikarenakan ada kendala keberatan (sengketa) dari pihak Wiryo Suradi. “Keberatan itu sempat kita mediasi dan tidak ada titik temu sehingga para pihak melayangkan gugatan. Akan tetapi infonya gugatan itu dibatalkan,” jelasnya.

Lebih jauh, Dading menegaskan sesuai dengan Perma 02/ 2021 tentang penitipan konsinyasi pihak BPN Gresik telah melakukan proses adminsitrasi penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri.

Hal tersebut ditempuh, jika objek tanah ada gugatan dan sudah inkrah ataupun perdamaian maka bisa diambil di Pengadilan Negeri melalui proses konsinyasi.

“Pihak BPN Gresik tidak pernah menghambat proses ganti rugi tanah untuk pembangunan tol. Akan tetapi kita sangat berhati-hati atas legalitas objek tanah yang akan kita bayar,” lanjutnya.

Semua harus melaui mekanisme seperti yang diatur dengan Undang-undang, jika ada sengketa maka cuma ada dua pilihan, putusan pengadilan atau perdamaian. “Kami harap ada perdamian agar proses perbangunan jalan tol ini lancar,” harapnya. (yud/rof)

GRESIK  – Pembebasan tanah untuk pembangunan Tol Kebomas- Manyar hingga kini belum juga tuntas. Pembebasan tanah terkendala legalitas dan sengketa dibeberapa bidang. Terkait hal tersebut Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Gresik telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) untuk dilakukan konsinyasi.

Progres pembebasan tanah hingga saat ini sudah terealisasi 95 persen. Ditargetkan akhir Desember 2021 bisa 100 persen dengan panjang 4 KM. Dading Wiryakusuma Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada ATR/BPN Gresik mengatakan memang ada sejumlah lahan yang belum bisa dibayar karena adanya surat keberatan dari pihak pemilik lahan.

Menurutnya proses pembayaran ganti rugi tanah untuk tol itu melalui mekanise yang panjang. Bahkan pada tahap awal ada proses verifikasi dibutuhkan identifikasi legalitas tanah yang kemudian tersosialisasikan lewat musyawarah.

-

“Saat ini ada 12 objek tanah di Desa Dahanrejo yang belum dilakukan pembayaran ganti rugi karena terkendala beberapa faktor. Yakni legalitas dan adanya keberatan status tanah,” ujarnya.

Salah satunya objek tanah seluas 453 meter persegi atas nama pemegang sertifikat David Septian. Objek tersebut belum dilakukan pembayaran dikarenakan ada kendala keberatan (sengketa) dari pihak Wiryo Suradi. “Keberatan itu sempat kita mediasi dan tidak ada titik temu sehingga para pihak melayangkan gugatan. Akan tetapi infonya gugatan itu dibatalkan,” jelasnya.

Lebih jauh, Dading menegaskan sesuai dengan Perma 02/ 2021 tentang penitipan konsinyasi pihak BPN Gresik telah melakukan proses adminsitrasi penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri.

Hal tersebut ditempuh, jika objek tanah ada gugatan dan sudah inkrah ataupun perdamaian maka bisa diambil di Pengadilan Negeri melalui proses konsinyasi.

“Pihak BPN Gresik tidak pernah menghambat proses ganti rugi tanah untuk pembangunan tol. Akan tetapi kita sangat berhati-hati atas legalitas objek tanah yang akan kita bayar,” lanjutnya.

Semua harus melaui mekanisme seperti yang diatur dengan Undang-undang, jika ada sengketa maka cuma ada dua pilihan, putusan pengadilan atau perdamaian. “Kami harap ada perdamian agar proses perbangunan jalan tol ini lancar,” harapnya. (yud/rof)

Most Read

Berita Terbaru

/