GRESIK – Sering terlambatnya proses lelang proyek terus menjadi atensi kalangan DPRD Gresik. Kali ini, dewan menyoroti minimnya sumber daya manusia (SDM) di pokja Bagian Layanan Pengadaan (BLP) barang dan jasa. Wakil rakyat meminta agar kebutuhan SDM segera dipenuhi agar lelang tidak terlambat.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan jumlah SDM di pokja bagian pengadaan tidak sebanyak total kebutuhan. Ini yang menjadikan proses lelang selama ini sering terlambat. “Lelang yang ditangani cukup banyak tapi SDM-nya kurang. Ini harusnya segera diselesaikan,” ujarnya.
Dikatakan, dengan jumlah SDM yang sedikit juga membuat verifikasi penyedia tidak maksimal. Karena yang ditangani jumlahnya cukup banyak. “Padalah, penentuan pemenang lelang ada di bagian pengadaan. Kalau tidak maksimal, maka penyedia yang terpilih tidak kompeten. Akibatnya proyek hasilnya tidak bagus,” terangnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BLP Barang dan Jasa Pemkab Gresik Tri Joko membenarkan hal tersebut. Pihaknya memang berharap agar kebutuhan SDM bisa segera dipenuhi. Agar kinerjanya bisa maksimal. “Sangat kurang. Dari 35 orang yang kami butuhkan tidak terpenuhi,” ungkapnya.
Ditambahkan, memang banyak ASN yang enggan menjadi pokja pengadaan. Karena memang resiko yang sangat tinggi. “Memang tidak mudah mencari SDM-nya. Banyak yang tidak mau karena resiko hukumnya tinggi,” ujarnya saat mengikuti FGD bersama dewan beberapa waktu lalu. (rof)
GRESIK – Sering terlambatnya proses lelang proyek terus menjadi atensi kalangan DPRD Gresik. Kali ini, dewan menyoroti minimnya sumber daya manusia (SDM) di pokja Bagian Layanan Pengadaan (BLP) barang dan jasa. Wakil rakyat meminta agar kebutuhan SDM segera dipenuhi agar lelang tidak terlambat.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan jumlah SDM di pokja bagian pengadaan tidak sebanyak total kebutuhan. Ini yang menjadikan proses lelang selama ini sering terlambat. “Lelang yang ditangani cukup banyak tapi SDM-nya kurang. Ini harusnya segera diselesaikan,” ujarnya.
Dikatakan, dengan jumlah SDM yang sedikit juga membuat verifikasi penyedia tidak maksimal. Karena yang ditangani jumlahnya cukup banyak. “Padalah, penentuan pemenang lelang ada di bagian pengadaan. Kalau tidak maksimal, maka penyedia yang terpilih tidak kompeten. Akibatnya proyek hasilnya tidak bagus,” terangnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BLP Barang dan Jasa Pemkab Gresik Tri Joko membenarkan hal tersebut. Pihaknya memang berharap agar kebutuhan SDM bisa segera dipenuhi. Agar kinerjanya bisa maksimal. “Sangat kurang. Dari 35 orang yang kami butuhkan tidak terpenuhi,” ungkapnya.
Ditambahkan, memang banyak ASN yang enggan menjadi pokja pengadaan. Karena memang resiko yang sangat tinggi. “Memang tidak mudah mencari SDM-nya. Banyak yang tidak mau karena resiko hukumnya tinggi,” ujarnya saat mengikuti FGD bersama dewan beberapa waktu lalu. (rof)
