Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Penuhi Target, Dewan Soroti Pendapatan Pajak Daerah

H
Penulis: Hany Akasah❯
TAK CAPAI TARGET:  Sembilan jenis pajak yang tidak tercapai targetnya salah satunya dari pajak reklame. (Dok/Radar Gresik)
TAK CAPAI TARGET: Sembilan jenis pajak yang tidak tercapai targetnya salah satunya dari pajak reklame. (Dok/Radar Gresik)
GRESIK - Kalangan DPRD Gresik menyoroti rendahnya pencapaian pendapatan pajak daerah. Pasalnya, dari 11 item, hanya dua yang berhasil mencapai target. Sembilan pajak daerah yang tidak mencapai target di antaranya pajak hotel yang ditetapkan Rp 10 miliar hanya tercapai Rp 7,7 miliar.

Kemudian pajak restoran yang ditetapkan Rp 26 miliar hanya terpenuhi Rp 19 miliar, Pajak reklame yang ditarget Rp 5 miliar hanya terpenuhi Rp 3,8 miliar. Sementara target pajak hiburan yang dipatok Rp 1 miliar hanya tercapai Rp Rp 457 juta.

Pajak lainnya yakni parkir yang sebelumnya ditetapkan Rp 6 miliar hanya tercapai Rp 4,2 miliar. Untuk target pajak mineral bukan logam dan batuan dari target Rp 4,8 miliar hanya terpenuhi Rp 2,1 miliar. Terakhir adalah pajak non tagihan listrik PLN hanya terpenuhi Rp 16 miliar dari target Rp 19 miliar. Sedangkan pajak BPHTB yang ditetapkan Rp 426 miliar tercapai Rp 319 miliar

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah menilai tidak terpenuhinya target pendapatan ini menjadi catatan bagi DPRD atas kinerja Pemkab Gresik. Salah satunya perlu adanya inovasi.

“Potensi pajak daerah dan sasaran wajb pajak baru belum dipetakan oleh BPPKAD Gresik. Padahal geliat ekonomi nasional di semester II/2021 tahun ini sudah merangkak naik dan pertumbuhan ekonomi juga ada kenaikan,” katanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Herawan Eka Kusuma mengatakan, pada tahun ini target pendapatan yang berhasil dihimpun diperkirakan hanya mencapai 90 persen dari target.

“Untuk target secara keseluruhan kita berupaya bisa mencapai 90 persen,” tuturnya.

Herawan beralasan, hal ini dikarenakan jenis pajak tertentu, para pelaku usaha atau wajib pajaknya terdampak pandemi karena tidak bisa beroperasi selama PPKM darurat. “Terutama pajak hiburan yg paling terpukul,” ungkapnya.

Namun nyatanya tidak hanya sektor pajak terdampak pandemi yang jeblok, pajak mineral bukan logam dan batuan pun hanya terealisasi Rp 2,1 miliar dari target Rp 4,8 miliar.

“Untuk galian C karena kewenangan izin ada di pusat dan yang tidak berizin tidak boleh dipungut pajaknya,” jelas Herawan. (fir/rof)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bupati Fandi Akhmad Yani Mutasi 14 Pejabat, Sejumlah Kepala OPD dan Pejabat Strategis Berganti

Bupati Fandi Akhmad Yani Mutasi 14 Pejabat, Sejumlah Kepala OPD dan Pejabat Strategis Berganti

Dalam dokumen tersebut, seluruh keputusan pengangkatan jabatan tercatat tertanggal 12 November 2026 dengan nomor keputusan Bupati Gresik 800.1.3.3/254/437.73/Kep/2026.

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Dr. Ahmad Hadi, SP., MT., CGCAE, CFrA., CGRE, resmi meraih penghargaan Radar Surabaya Awards 2026 atas keberhasilannya mengawal Pengembangan Zona Integritas menuju tata kelola pemerin

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Efisiensi anggaran pada 2027 diperkirakan masih berlanjut. Karena itu, desa harus mulai bekerja keras menghasilkan sumber pendapatan baru. Potensi yang dimiliki masing-masing desa perlu dikembangkan agar tidak terus berg

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer