Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audensi ke DPRD, Forkot Sampaikan Penolakan Raperda RTRW

H
Penulis: Hany Akasah❯
TOLAK RAPERDA: Forkot  melakukan Audiensi menyerahkan berkas kepada ketua DPRD Gresik Abdul Qodir terkait penolakan rancangan RTRW di kantor DPRD Gresik.  (Istimewa/Radar Gresik)
TOLAK RAPERDA: Forkot melakukan Audiensi menyerahkan berkas kepada ketua DPRD Gresik Abdul Qodir terkait penolakan rancangan RTRW di kantor DPRD Gresik. (Istimewa/Radar Gresik)
GRESIK - Rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini tengah dibahas oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Gresik menuai sorotan. Forum Kota (Forkot) Gresik menggelar audiensi di Ruang Pimpinan DPRD Gresik,  Kamis (17/11).

Audiensi dihadiri Ketua Ketua DPRD Gresik, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RTRW Syahrul Munir, Ketua Forkot Gresik Haris Sofwanul Faqih menilai, perubahan RTRW ini akan berdampak cukup besar kepada masyarakat, terutama keberadaan lahan-lahan pertanian dan produktif. Karenanya, masyarakat perlu memahami setiap perubahan di RTRW sebelum benar-benar disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).  "Perubahan RTRW berdasarkan kajian kami perubahannya cukup besar, sehingga kita sebagai masyarakat perlu memahami perubahan ini, apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ataupun justru menimbulkan permasalahan baru," kata Bogel sapaan Haris Sofwanul Faqih.

Dikatakan, pihaknya mempertanyakan rincian perubahan wilayah lahan pertanian, lahan budidaya, dan banyak lainnya. Beserta landasan perubahannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir memaparkan tiga hal yang menjadi dasar perubahan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW. "Semangat kami harmonisasi kepentingan daerah dengan nasional, dimana hal itu tidak mungkin dipisahkan, karena Gresik merupakan bagian dari pembangunan nasional," ucapnya.

Sementara Ketua Panitia Khusus (Pansus) RTRW, Syahrul Munir menerangkan pembahasan RTRW saai ini telah memasuki tahapan puncak. Beberapa berkas kelengkapan telah dipenugi oleh pemerintah eksekutif, seperti KLHS dan rekomendasi pig geo spasial dan rekomendasi gubernur.

"Beberapa wilayah yang menjadi rekomendasi Gubernur sudah tertuang dalam rancangan yang seat ini," jelasnya.

Pihaknya siap terbuka sepenuhnya dalam pembahasan RTRW dalam skala global Kabupaten, termasuk rencana kawasan industri halal (KIH) yang berada di wilayah Sidayu dan Ujungpangkah. "Kami  melihatnya skala Kabupaten, dan tidak bisa dibahas secara parsial-parsial. Artinya perspektif pembahasan RTRW harus secara makro Kabupaten. Termasuk KIH yang di wilayah Sidayu dan Ujungpangkah," pungkasnya.

Diketahui dalam audiensi tersebut, Forkot meminta agar DPRD Gresik menindak tegas para investor yang telah melanggar Perda RTRW yang saat ini masih berlaku dengan memanggil Dinas Perizinan (DPMPTSP) Gresik untuk memberikan sanksi pencabutan izin.(yud/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Polemik Tumpang Tindih Lahan di Gresik Berakhir, Pengusaha yang Kantongi Izin PKKPR Tak Perlu Waswas

Polemik Tumpang Tindih Lahan di Gresik Berakhir, Pengusaha yang Kantongi Izin PKKPR Tak Perlu Waswas

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2026–2046 fokus menyoroti dinamika pembangunan daerah. Sejumlah poin penting yang dibahas meliputi penataan kawas

Sahkan Dokumen RTRW 2026-2046, Pemkab Gresik Berkomitmen Jaga Keseimbangan Industri dan Budaya

Sahkan Dokumen RTRW 2026-2046, Pemkab Gresik Berkomitmen Jaga Keseimbangan Industri dan Budaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik resmi menggelar sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahu

Fakultas Kedokteran UNAIR beri Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Skrining Kelainan Bawaan Reproduksi

Fakultas Kedokteran UNAIR beri Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Skrining Kelainan Bawaan Reproduksi

Sebanyak 122 santri mengikuti edukasi dan pelatihan tentang kesehatan reproduksi remaja dan deteksi dini kelainan bawaan, pada Rabu 18 November 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer