Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audiensi dihadiri Ketua Ketua DPRD Gresik, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RTRW Syahrul Munir, Ketua Forkot Gresik Haris Sofwanul Faqih menilai, perubahan RTRW ini akan berdampak cukup besar kepada masyarakat, terutama keberadaan lahan-lahan pertanian dan produktif. Karenanya, masyarakat perlu memahami setiap perubahan di RTRW sebelum benar-benar disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). "Perubahan RTRW berdasarkan kajian kami perubahannya cukup besar, sehingga kita sebagai masyarakat perlu memahami perubahan ini, apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ataupun justru menimbulkan permasalahan baru," kata Bogel sapaan Haris Sofwanul Faqih.
Dikatakan, pihaknya mempertanyakan rincian perubahan wilayah lahan pertanian, lahan budidaya, dan banyak lainnya. Beserta landasan perubahannya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir memaparkan tiga hal yang menjadi dasar perubahan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW. "Semangat kami harmonisasi kepentingan daerah dengan nasional, dimana hal itu tidak mungkin dipisahkan, karena Gresik merupakan bagian dari pembangunan nasional," ucapnya.
Sementara Ketua Panitia Khusus (Pansus) RTRW, Syahrul Munir menerangkan pembahasan RTRW saai ini telah memasuki tahapan puncak. Beberapa berkas kelengkapan telah dipenugi oleh pemerintah eksekutif, seperti KLHS dan rekomendasi pig geo spasial dan rekomendasi gubernur.
"Beberapa wilayah yang menjadi rekomendasi Gubernur sudah tertuang dalam rancangan yang seat ini," jelasnya.
Pihaknya siap terbuka sepenuhnya dalam pembahasan RTRW dalam skala global Kabupaten, termasuk rencana kawasan industri halal (KIH) yang berada di wilayah Sidayu dan Ujungpangkah. "Kami melihatnya skala Kabupaten, dan tidak bisa dibahas secara parsial-parsial. Artinya perspektif pembahasan RTRW harus secara makro Kabupaten. Termasuk KIH yang di wilayah Sidayu dan Ujungpangkah," pungkasnya.
Diketahui dalam audiensi tersebut, Forkot meminta agar DPRD Gresik menindak tegas para investor yang telah melanggar Perda RTRW yang saat ini masih berlaku dengan memanggil Dinas Perizinan (DPMPTSP) Gresik untuk memberikan sanksi pencabutan izin.(yud/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



