Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Dinas Perhubungan Gresik, Tursilowanto Hariogi mengatakan, retribusi parkir di Gresik berpotensi hingga mencapai angka Rp 9 Milyar dan bahkan hingga Rp 12 Miliar.
Proyeksi tersebut merupakan hasil analisa dari kalangan akademisi dari Universitas Merdeka Malang, namun selama ini pemkab menerima hanya kurang dari Rp 1 miliar.
“Mestinya pendapatan parkir di Gresik ini berpotensi bisa mencapai Rp 9 miliar, tetapi sampai hari ini dari yang ditargetkan Rp 4 miliar saja baru 20 persen capaiannya,” kata Tursilo.
Bupati Gresik, Akhmad Yani berharap pihak bank dapat bersinergi dengan pemerintah untuk merealisasikan rencana ini. Nantinya, pihak bank akan mengelola uang dan menyediakan alat pembayaran parkir pada lahan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah. “Kami mau mensinergikan ke bapak ibu, ketika alat dari bank sudah dipasang maka uang yang masuk akan dikelola olah bank. Alatnya dari bapak ibu, bentuk investasinya nanti seperti apa, dan uangnya nanti dikelola njenengan, kami dari Pemkab yang menata SDM-nya,” terangnya.
Dengan penerapan digitalisasi pembayaran parkir ini, PAD dari parkir tidak bocor. Dishub dan dinas terkait juga muda melakukan pemantauan secara rutin mengenai pendapatan dari titik-titik parkir yang ada di sepanjang jalan.
Pengalihan pembayaran parkir dari tunai menjadi non-tunai merupakan strategi yang diambil oleh Pemkab Gresik agar pemasukan PAD bertambah. Pengelolaan parkir di Gresik telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. “Penyelenggaraan parkir di jalan umum dapat dilakukan dengan cara non-tunai serta penetapan tarif parkir yang dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, dan zona parkir,” pungkas Yani. (fir/rof)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



