Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemilik Stand Warkop Ngipik Mulai Bongkar Bangunannya

H
Penulis: Hany Akasah❯
TINGGAL PUING: Deretan bangunan warkop semipermanen mulai dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya sejak Rabu pagi, kemarin.   (Dok/Radar Gresik)
TINGGAL PUING: Deretan bangunan warkop semipermanen mulai dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya sejak Rabu pagi, kemarin. (Dok/Radar Gresik)
GRESIK- Sebanyak 34 pemilik stand atau lapak di Jalan Raya Siti Fatimah Binti Maimun atau Telaga Ngipik secara sukarela mulai membongkar bangunan lapaknya. Kini hanya tersisa 15 pemilik lapak yang masih bertahan di lokasi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Gresik, Abu Hasan mengatakan, sejak adanya surat peringatan kedua, para pemilik lapak sebenarnya sudah bersikap kooperatif kepada pemerintah daerah dan pemilik lahan. Namun memang ada beberapa pemilik lain yang menolak untuk ditertibkan.

“Kami terus menggunakan pendekatan secara humanis,” kata Kasatpol PP Abu Hasan.

Dikatakan, meski pada hari Minggu (22/08) lalu DPRD Gresik telah memberikan rekomendasi agar penertiban ditunda namun hal itu tidak menyurutkan para pemilik stand untuk sukarela tetap membongkar lapaknya. Menurut Abu Hasan, hal ini dikarenakan mereka sudah paham jika lahan yang saat ini ditempati bukan menjadi haknya.

“Sebenarnya hampir 80 persen pemilik lapak Ngipik setuju untuk ditertibkan. Namun memang ada beberapa pihak yang belum siap dibongkar karena bangunannya permanen seperti bengkel kendaraan dan pakan hewan, Mereka meminta waktu,” imbuhnya.

Sementara itu, saat ditanya apakah para pemilik lapak atau stand akan direlokasi di tempat tertentu, Kasatpol PP dengan tegas menampik hal tersebut. Sebab, dalam hasil penelusurannya di lapangan beberapa warkop di telaga Ngipik menyediakan bilik-bilik karaoke yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum.

“Setelah ini mereka pindah kemana kami tidak tahu. Yang pasti dari pemerintah tidak pernah menawarkan relokasi,” tegasnya.

Abu Hasan juga menghargai keputusan DPRD Gresik yang menunda penertiban. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BPBD Gresik itu pertimbangan utama ditundanya penertiban lantaran saat ini masih dalam situasi Pandemi Covid 19.

“DPRD tidak ingin penertiban menjadi polemik baru. Selain itu pihak pemilik lahan juga diminta melengkapi dokumen rencana penggunaan lahan selanjutnya,” tandasnya. (fir/rof)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bupati Fandi Akhmad Yani Mutasi 14 Pejabat, Sejumlah Kepala OPD dan Pejabat Strategis Berganti

Bupati Fandi Akhmad Yani Mutasi 14 Pejabat, Sejumlah Kepala OPD dan Pejabat Strategis Berganti

Dalam dokumen tersebut, seluruh keputusan pengangkatan jabatan tercatat tertanggal 12 November 2026 dengan nomor keputusan Bupati Gresik 800.1.3.3/254/437.73/Kep/2026.

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Dr. Ahmad Hadi, SP., MT., CGCAE, CFrA., CGRE, resmi meraih penghargaan Radar Surabaya Awards 2026 atas keberhasilannya mengawal Pengembangan Zona Integritas menuju tata kelola pemerin

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Efisiensi anggaran pada 2027 diperkirakan masih berlanjut. Karena itu, desa harus mulai bekerja keras menghasilkan sumber pendapatan baru. Potensi yang dimiliki masing-masing desa perlu dikembangkan agar tidak terus berg

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer