Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Kami mengeluarkan surat larangan tersebut, karena dari beberapa laporan yang masuk, pungutan untuk seragam masih terjadi,"kata Plt Kepala Dispendik Gresik S. Hariyanto.
Selain itu surat yang sudah ditandatangani langsung ditujukan kepada kepala UPT SDN dan UPT SMPN se-Kabupaten Gresik.
Dalam surat tersebut ditegaskan satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang berlaku.
"Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat apalagi di masa pandemi ini, kami berharap saudara dapat berempati terhadap kesulitan yang dirasakan oleh wali murid atau masyarakat,"terang Hariyanto.
Pihaknya berharap sekolah bisa melaksanakan kegiatan sekolah dengan memaksimalkan anggaran baik dari APBD maupun APBN. Untuk 2021, anggaran pengadaan seragam sekolah baik SDN dan SMPN bersumber dari dana APBD.
Satuan pendidikan juga dilarang berbisnis buku sebagaimana pasal 11 Permendiknas RI Nomor 2 tahun 2008 tentang buku. (jar/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



