Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Pemerintah desa harus mengoptimalkan posko desa untuk pengendalian dan penyebaran Covid-19,"kata Fardah.
Menurut Fardah, pemerintah desa harus menganggarkan untuk PPKM Mikro sebesar 8 persen di luar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). "Iya untuk dana dikembalikan ke desa minimal bisa lebih dari 8 persen,"terang dia.
Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran 8 persen untuk PPKM Mikro bukan PPKM Darurat. "Kalau PPKM Darurat ini harus refocusing lagi atau menghitung kembali lagi,"ucap dia.
Selain itu pihaknya untuk PPKM darurat ini harus dilaksanakan bersama - sama. Tidak boleh terpotong atau terpisah, sebab Covid -19 penyebaran di desa lebih cepat dari awal muncul Covid-19.
"Kita di desa mengoptimalkan kembali posko PPKM,"jelasnya.
Lebih lanjut, hanya desa belum pernah merencanakan anggaran untuk PPKM darurat. Karena kemarin desa menganggarkan PPKM Mikro dan rata - rata di desa anggaran untuk PPKM Mikro sudah habis. "Maka berharap ada kebijakan dari pusat untuk segera mencairkan anggaran Dana Desa (DD)tahap ke 2, sehingga kita tepat dalam penanganan Covid-19,"ungkap dia. (jar/rof)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



