Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pandemi Jadi Alasan Lemahnya Kinerja Belanja

H
Penulis: Hany Akasah❯
LAPORAN: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2020.
LAPORAN: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2020.
GRESIK- Sorotan kalangan dewan terhadap kinerja belanja daerah mendapat tanggapan dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Orang nomor satu di Gresik ini menyebut lemahnya kinerja belanja daerah pada tahun anggaran 2020 lantaran adanya pandemic Covid-19. Untuk itu, pihaknya berjanji bakal memperbaikinya ditahun selanjutnya.

Hal ini disampaikan bupati saat membacakan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Gresik di ruang paripurna, kemarin.

“Kinerja belanja daerah pada tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dimana belanja barang dan jasa serta modal mengalami pengurangan sebesar 35 persen,” ujar Bupati Yani, kemarin.

Menurut dia, beberapa program harus mengalami penyesuaian lantaran pengurangan tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya harus dihentikan. “Karena pemerintah harus memprioritaskan penangan pandemi Covid-19 dan yang menyertainya,” ungkap dia.

Selain itu, lemahnya serapan juga terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini disebabkan karena kinerja kelurahan sebagai ujung tombak layanan kepada masyarakat belum optimal.

“Penataan ASN belum tuntas dan pengelolaan sumber daya lainnya masih perlu didorong agar lebih cepat dan tepat sasaran,” terangnya.

Meski begitu, Mantan Ketua DPRD Gresik ini menyebut secara umum kinerja belanja daerah masih cukup memuaskan. “Hingga akhir 2020 serapan mencapai 93,34 persen,” imbuhnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD Gresik menyoroti tingginya anggaran belanja yang tidak diserap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai anggarannya mencapai Rp 221 miliar. Padahal, dengan anggaran sebesar ini seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik Hudaifah mengatakan kondisi ini terjadi lantaran amburadulnya perencanaan. Sehingga, banyak program kerja OPD yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Salah satunya anggaran tak terduga yang hanya terserap 84 persen. Padahal, anggaran tersebut salah satunya untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Nasdem Musa. Pihaknya menyebut realisasi anggaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di setiap OPD berkisar 90 persen dari alokasi belanja. “Hal ini dikhawatirkan mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi tupoksi masing-masing OPD,” terangnya. (rof/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kedepankan Pendekatan Humanis di Operasi Zebra Semeru 2026, Satlantas Polres Gresik Bagikan Bunga

Kedepankan Pendekatan Humanis di Operasi Zebra Semeru 2026, Satlantas Polres Gresik Bagikan Bunga

RADAR GRESIK – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gresik mengedepankan pendekatan humanis dalam mengajak masyarakat tertib berlalu lintas melalui gelaran Operasi Zebra Semeru 2026. Salah satunya diwujudkan dengan

Empat Ranperda Inisiatif DPRD Gresik Ditetapkan dalam Paripurna, Regulasi Ketenagakerjaan Ditunda

Empat Ranperda Inisiatif DPRD Gresik Ditetapkan dalam Paripurna, Regulasi Ketenagakerjaan Ditunda

RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik resmi menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tahun 2026 dalam rapat paripurna. Keempat rancangan regulasi tersebut

Perkuat Kompetensi, MKKS SMA Swasta Gresik Gandeng BBPMP Gelar Pembekalan Wakasis di Batu

Perkuat Kompetensi, MKKS SMA Swasta Gresik Gandeng BBPMP Gelar Pembekalan Wakasis di Batu

RADAR GRESIK – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kabupaten Gresik menggandeng Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) menggelar kegiatan peningkatan kompetensi bagi para Wakil Kepala Sekolah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer