Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Rangking 8 Besar Nasional, DPM PTSP Kenalkan Fitur Layanan E-Tracking
H
Penulis: Hany Akasah❯

Mulyanto menuturkan, PTSP Kabupaten Gresik dinilai Kementrian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga PTSP yang telah menerapkan berbagai sistem pelayanan terpadu satu pintu. Mulai dari sistem kelembagaan, sistem pengurusan perizinan satu atap, sistem kecepatan proses perizinan dan berbagai indikator lain. “Yang paling menonjol adalah angka investasi. Selama 10 tahun angka investasi di Gresik tidak pernah turun. Hal ini menjadi indikator bahwa para pelaku usaha nyaman untuk menanamkan modalnya di kota santri,” kata Mulyanto.
Di samping itu, PTSP Kabupaten Gresik juga telah menerapkan sistem Online Single Submition (OSS) dengan baik di seluruh sektor. Hal itu didukung dengan nilai Sistem Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berada di atas angka 9. “Kami tidak pernah menghambat para pemohon izin dalam mengajukan legalitas usahanya. Jika ada yang terkesan lama dan berbelit itu memang menjadi prosedur PTSP. Jadi harus detail serta seluruh syarat terpenuhi. Tidak ada yang boleh dilompati,” imbuhnya.
Pejabat yang akan mengakhiri masa dinasnya di Pemkab Gresik itu juga mengungkapkan, para pemohon izin juga bisa secara realtime melihat permohonan berkas izin yang tengah diajukan. Caranya cukup melakukan searching ke website DPM-PTSP Gresik dan memilih menu E-Tracking.
Dari proses itu pemohon diminta memasukkan nomer register berkas yang telah diterima pemohon izin. Selanjutnya, muncul tampilan seluruh histori perjalanan berkas mulai diterima petugas loket hingga berkas disetujui kepala dinas. “Di Jawa Timur, tidak banyak kabupaten atau kota yang memiliki fitur layanan ini pada PTSP, namun Gresik punya. Hal itu membuat kami menjadi PTSP rangking satu di Jawa Timur,” paparnya. Mulyanto berpesan untuk memanfaatkan fitur e-tracking seoptimal mungkin agar pemohon tidak bolak balik datang ke kantor DPM-PTSP. “Jika ada pemohon izin yang merasa dihambat proses pengajuan izin usahanya, silahkan lapor kepada kepala dinas atau bupati. Jika laporan itu tidak digubris bisa adukan ke ombusman RI di Surabaya,” tegasnya. (fir/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



