Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Reaktivasi Stasiun Kebungson, Ribuan Warga Terancam Relokasi

H
Penulis: Hany Akasah❯
DIKEBUT : PGN terus kebut pembangunan Pipa Gressem sebagai optimalisasi. (Firman/Radar Gresik)
DIKEBUT : PGN terus kebut pembangunan Pipa Gressem sebagai optimalisasi. (Firman/Radar Gresik)
GRESIK - PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak main-main dengan wacana reaktivasi kembali stasiun Gresik lama yang terletak di Jalan Nyai Ageng Pinatih Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik.  Setelah melakukan MoU dengan PT TJP terkait pengoprasian jalur KA Stasiun Gresik menuju Stasiun Indro. Kini, berbagai persiapan teknis tengah dilakukan, termasuk melakukan perhitungan biaya relokasi warga.

Manager Humas KAI Daops VIII Surabaya, Lukman Arief menuturkan, meski pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail terkait langkah-langkah yang tengah dipersiapkan KAI namun dia menyebut jika rencana reaktivasi bukan isapan jempol belaka. “Kami berkomitmen dan serius dalam merealisasikan rencana yang telah disusun. Termasuk reaktivasi stasiun Gresik lama,” kata Lukman kepada Radar Gresik.

Meski demikian, pihaknya enggan menyampaikan secara detail rencana yang akan dilakukan KAI. Hal itu dikarenakan menjadi domain manajemen pusat.

“Saya belum mendapatkan arahan untuk menyampaikan teknis rencana ini kepada media. Mohon waktu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pulopancikan Affandi menyebut jika pihak desa sudah mendapatkan sosialisasi dari KAI perihal rencana reaktivasi jalur KA lama yang melintas di desanya sejak sebelum Pandemi Covid 19 melanda.

“Dari 2019 wacana ini sudah santer terdengar, bahkan beberapa warga juga sudah rapat jika benar-benar nanti jalur KA diaktifkan apa yang harus dilakukan,” kata Affandi.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Pulopancikan tersebut menyebut, ada lebih dari 300 rumah warganya yang terkena relokasi jika rencana reaktivasi jalur KA direalisasikan oleh PT KAI. Affandi mengungkapkan, Desa Pulopancikan dan Desa Bedilan menjadi wilayah yang paling panjang dilalui jalur KA lama.

“Jika ditarik dari stasiun Indro maka jalur KA lama ini melintasi lima desa diantaranya Desa Sidorukun, Kelurahan Sidokumpul, Desa Pulopancikan, Kelurahan Bedilan dan Kelurahan Kebungson,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun dilapangan panjang jalur KA Stasiun Gresik menuju stasiun Indro sebesar 3 kilometer. Disepanjang jalur itu banyak berdiri perumahan penduduk sejak tahun 1980 silam. Bahkan, diperkirakan jumlah rumah yang berdiri disepanjang jalur KA lama itu mencapai 1.200 unit bangunan.

Pada bagian lain, Agus Harianto warga Desa Pulopancikan yang rumahnya berdiri dijalur PJKA mengaku hanya bisa pasrah jika rumah yang dia tinggali sejak 30 tahun harus direlokasi. Dia pun menyadari jika selama ini lahan yang dia tempati milik negara.

"Kalau harus digusur ya cuma bisa pasrah. Namun kami tetap berharap ada kompensasi dari negara," kata Agus.(fir/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

RADAR GRESIK – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bersama Ketua Tim Penggerak Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jumat (20/11). Agenda

Praktik TPPO Berkedok Warung Makan di Driyorejo Terbongkar, Polisi Ringkus Muncikari Berjuluk "Mama"

Praktik TPPO Berkedok Warung Makan di Driyorejo Terbongkar, Polisi Ringkus Muncikari Berjuluk "Mama"

RADAR GRESIK – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman di wilayah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berhasil dibongkar aparat kepolisian.

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

RADAR GRESIK – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik, Dimaz Fahturachman, menegaskan urgensi pembenahan tata kelola pelayanan publik di seluruh kantor kecamatan. Birokrasi di tingkat kewilayahan dituntut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer