Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penjabat (Pj) Sekda Pemkab Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno membenarkan jika Plt Kepala BPPKAD Nuri Mardiana. Hal itu dilakukan setelah dibicarakan dengan Pemprov Jatim dan Bagian Hukum. Dengan begitu, Plt Kepala BPPKAD baru bisa mencairkan anggaran jika surat kuasa dari Bupati Gresik. "Untuk THR, kami perkirakan minggu depan baru bisa cair. Paling tidak tanggal 10-11 Mei," kata Abimanyu. Posisi kepala BPPKAD memang cukup krusial. Pasalnya, fungsi BPPKAD yakni sebagai organisasi kepala daerah (OPD), pejabat penatausahaan keuangan (PPK SKPD), dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
Sesuai PP nomor 58 tahun 2005 serta PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai regulasi ini, kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran dan menunjuk pejabat. Dalam hal ini BPPKAD sebagai BUD. “Plt BPPKAD bisa melakukan pencairan anggaran namun dengan catatan, memiliki surat kuasa dari pemegang kekuasaan yakni bupati. Hal itu tercantum dalam Permendagri 77/2020. Namun sejauh ini pencairan itu tak kunjung dilakukan karena takut menyalahi aturan,” jelasnya.
Barulah kemarin (5/65), bupati mengeluarkan surat kuasa kepada Plt Kepala BPPKAD agar bisa mengelola anggaran. Dengan begitu, saat ini Plt Kepala BPPKAD bisa menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D).
Selain THR, Abimanyu pun tidak menampik apabila anggaran untuk penanganan covid juga belum bisa dicairkan. Terutama soal anggaran untuk penyekatan mudik Lebaran. Namun sudah adanya surat kuasa ini, pencairan bisa diproses namun terlambat.
“Mudah-mudahan bisa selesai dengan segera,” tegasnya. Dalam situasi pandemi covid, Pemkab hanya bisa melakukan diskresi sesuai Undang-undang 30/2014 tentang administrasi pemerintahan, kebijakan yang menyangkut pelayanan publik bisa dilakukan deskresi. Apalagi covid-19 merupakan kondisi darurat. (fir/han)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
