Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kegiatan koordinasi tindak lanjut larangan mudik lebaran digelar Pemkab Gresik melalui rapat mendadak dengan mengundang berbagai pihak. Pekerja migran asal Gresik yang terlanjur mudik langsung masuk karantina selama 5 (lima) hari di Ruang Isolasi Gelora Joko Samudro (GJOS) Gresik.
“Kami membuat kebijakan tentang para pekerja migran ini. Tentu saja kami tidak dapat menolak pekerja migran Gresik yang terbang dan mendarat di Indonesia. Tidak mungkin kami menyuruh balik. Tentu saja kami harus menyiapkan segala sesuatunya untuk pencegahan penularan Covid 19 agar tidak timbul klaster baru,” kata Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah.
Sekda Gresik, Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno meminta kepada dinkes menyiapkan GJOS menjadi tempat karantina pekerja migran yang mudik. Selain itu, Dinas Perhubungan juga diminta menyiapkan angkutan untuk para pekerja migran ini.
“Tolong agar berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur dan otoritas yang lain terkait kepulangan para pekerja migran asal Gresik ini,” kata Abimanyu.
Meski sudah ditutup sebagai ruang isolasi Covid-19 sejak 29 Maret 2021 lalu, seiring menurunnya paparan Covid di Gresik. Sarana prasarana ruang isolasi Covid di GJOS masih ada. Kapasitas tempat tidur di ruang isolasi tersebut sebanyak 140 tempat tidur.
“Hanya tenaga Kesehatan yang perlu dikondisikan, karena setiap nakes yang akan masuk ke GJOS harus di test swab lebih dahulu untuk memastikan mereka negative Covid. Besok pagi semua tenaga yang ada di GJOS sebanyak 54 orang akan kami test swab Kembali. Selanjutnya langsung kami melaksanakan aktifitas,” tutur Sekretaris Dinas Kesehatan Gresik, Mukhibatul Khusnah.
Selain kebijakan karantina pekerja migran, pada rapat tersebut memutuskan untuk melaksanakan kembali penyekatan wilayah seperti tahun sebelumnya.
Rakor kali ini dihadiri oleh Komandan Kodim 0817 Gresik Letkol Infantri Taufik Ismail dan Wakapolres Gresik, perwakilan dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Perusahaan PJTKI dan seluruh anggota Satgas Covid-19. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 itu diteken oleh Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo pada 21 April 2021. Sejak Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengubah masa berlaku aturan pelarangan jelang mudik lebaran, dari sebelumnya hanya 10 hari menjadi satu bulan. Yaitu, dari 22 April hingga 24 Mei 2021. (fir/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



