Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Analis Penyidik Satpol PP Gresik, Solikhul R mengatakan, dari hasil operasi yustisi yang digelar masif, pelanggar yang belum memenuhi sanksi menjaminkan KTP hingga telepon genggam miliknya. “Warga yang kedapatan melanggar prokes dan tidak membawa KTP ataupun SIM, menjaminkan HP miliknya.
Tak lama setelah itu pelanggar menukar telepon genggam miliknya dengan KTP, namun hingga kini belum diambil,” jelasnya. Ada juga yang terkena razia lalu dijaminkan HP-nya. “Tapi sampai sekarang belum diambil. Biasanya anak remaja yang seperti itu,"terang dia, (14/4).
Supaya operasi yustisi berjalan efektif, Satpol Pp Gresik menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik. Selama ini, beberapa warga ada yang nakal. "Banyak warga yang ketika KTP-nya dijamin, justru ngurus surat kehilangan. Lha itu kan nggak boleh, maka dari itu kami koordinasikan dengan Dispendukcapil. Hasil operasi Yustisi masa PPKM jilid 1 dan 2, senilai Rp 50 juta hasil pembayaran denda masuk ke kantong Pemkab,” jelasnya. (jar/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



