Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

HINGGA satu hari perpanjangan PPKM, para pelaku usaha di Gresik belum menerima surat pemberitahuan PPKM dilanjutkan. Hal ini membuat sebagian pengusaha kebingungan untuk menyampaikan dasar aktivitas usahanya kepada manajemen yang ada diatas. Store Manager Ramayana Gresik, Beni Ariyanto mengatakan, hingga hari kedua pemberlakuan PPKM jilid ke II pihaknya belum menerima surat permberitahuan PPKM diperpanjang. Hal ini menyulitkan dia untuk menentukan kebijakan operasional perusahaan yang akan diambil.
"Saya sudah mengetahui jika PPKM diperpanjang, namun apakah aturannya sama atau tidak dengan yang jilid I itu yang saya tidak tahu. Khawatirnya jika tidak dibarengi dengan surat pemberitahuan para pelaku usaha nanti miss koordinasi," kata Beni.
Dia berharap pemerintah daerah bisa memberikan kepastian terkait dengan perpanjangan PPKM. Agar para pelaku usaha memiliki dasar dalam mengambil kebijakan. Sementara itu, Penjabat Sekda Gresik, Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno menjelaskan, pemerintah pusat telah memperpanjang PPKM Jawa-Bali. Kabupaten Gresik, masuk dalam Surabaya raya bersama Surabaya dan Sidoarjo. Terkait aturan, masih mengacu pada PPKM tahap pertama.
Jam malam dibatasi pukul 20.00 untuk pusat keramaian, cafe, warung kopi. Perusahaan
wajib menerapkan kerja dari rumah (work from home) terhadap 75 persen karyawan. "Kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan secara daring,” kata dia.
PPKM kedua itu, operasi yustisi kembali ditingkatkan. Mulai perbatasan, pusat keramaian agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Sementara restoran hanya diperbolehkan makan di tempat dengan batas maksimal kapasitas 25 persen. Sistem pemesanan makanan
untuk dibawa pulang (take away) masih diperbolehkan.
Aturan terkait kegiatan di tempat ibadah juga tidak berubah, yakni pembatasan kapasitas sebesar 50 persen. Fasilitas umum ditutup dan transportasi juga mengacu aturan sebelumnya.
Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto menambahkan, para pelanggar ada yang disanksi tindak pidana ringan (Tipiring), teguran lisan dan hukuman fisik push up. Dia menegaskan, operasi
yustisi akan terus digencarkan di seluruh Polsek Jajaran selama penerapan PPKM.
"Hal ini sesuai dengan Inpres 6/2020, Pergub Jatim 2/2020 dan Perbup Gresik 22/2020 serta Intruksi Kemendagri 1/2020. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19," tandasnya. (fir/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



