Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Forkot Gresik, Haris S Faqih mengatakan, kejaksaan harus mengusut tuntas semua kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. "Kejaksaan harus mengusut tuntas semua kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat," ujarnya.
Selain itu, kata Haris, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Forkot menduga ada penyelewengan anggaran Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019-2020 yang dilakukan oleh tiga dinas di Kabupaten Gresik. "Kami akan melaporkan secara resmi dalam waktu dekat," tegasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gresik, Dimaz Adji Wibowo menuturkan, pihaknya masih menunggu laporan resmi hasil audit APBD tahun anggaran 2019-2020 dari BPK RI. "Kami belum menerima laporan secara resmi, dan kami masih menunggu laporan resminya," ungkapnya. Kejaksaan sangat terbuka dan mempersilahkan seluruh masyarakat yang ingin melaporkan segala dugaan-dugaan penyelewengan atau dugaan tindak pidana korupsi. "Monggo kami terbuka lebar untuk seluruh masyarakat yang ingin melaporkan segala dugaan-dugaan tindak korupsi pemerintah," jelasnya.
Namun, Kejaksaan Negeri Gresik meminta waktu hingga tahapan pilkada benar-benar usai dan hasilnya resmi diumumkan oleh KPU.(yud/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



