Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PS ini dilakukan untuk mengecek ke lapangan atas kebenaran obyek tanah yang disengketakan. Pasalnya, pada gugatan disebutkan ada lima obyek tanah milik almarhum saat ini dikuasai oleh Kartono selaku tergugat I dan Sri Utami selaku tergugat II.
Majelis hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan anggota I Gusti Ngurah Taruna dan Fitra Dewi Nasution datang ke lokasi sekitar pukul 09.00. Para pihak baik prinsipal penggugat serta kuasa hukumnya maupun kuasa hukum tergugat juga datang mengikuti sidang. Tidak hanya itu, petugas dari perangkat Desa Kandangan juga ikut turun ke lokasi untuk memberikan keterangan batas tanah dan lokasi tanah.
Obyek tanah yang didatangi di antaranya, tanah dengan SHM No. lima3 seluas 310 M2, SHM No. lima01 seluas 3.117 M2, SHM No. 876 seluas 11.000 M2, SHM No. 1027 seluas 1.038 M2 dan SHM No. 21lima7 dengan luas tanah sebesar 2449 M2. Semua obyek tanah sudah bersertifikat atas nama almarhum Mat Sholeh suami dari penggugat.
Di antara lima obyek, ada satu tanah yang berdiri bangunan rumah serta tanah dengan bangunan gudang juga didatangi Majelis hakim untuk dilakukan pengecekan.
Andi Mulya, kuasa hukum penggugat menjelaskan, pihaknya mengajukan sidang di tempat atas lima objek sertifikat hak milik atas nama alm Mat Sholeh yang dikuasasi oleh tergugat I dan tergugat II. Lima objek di antaranya, tiga tanah, satu tanah beserta bangunan rumah dan satu tanah beserta bangunan gudang.
"Semua objek itu memiliki sertifikat atas nama alm Mat Sholeh. Anehnya, saat ini obyek tersebut dikuasai oleh penggugat I dan penggugat II, " tegasnya.
Masih menurut Andi, kliennya waktu itu diajak oleh para tergugat untuk datang ke kantor notaris Geys Bahasuan (turut tergugat) untuk menandatangani ikatan jual beli dan akta pernyataan dan kesepakatan yang dibuat oleh para tergugat tanpa mengetahui isi dan maksud dari ikatan dan pernyataan itu yang dilakukan di bawah tangan.
"Kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penerbitan tiga akta yang dilakukan secara terselubung dan penuh rekayasa dan melanggar ketentuan dari UU Notaris, akte No. 02 tentang pernyataan dan kesepatakan dan ikatan jual beli cacat hukum. Kelima obyek tanah dengan SHM milik almarhum Mat Sholeh tidak pernah dijual oleh Istrinya, " ungkapnya.
Tidak hanya itu, Andi juga menegaskan bahwa SHM merupakan bukti kepemilikan sah yang dikeluarkan oleh BPN dan semuanya atas nama almarhum. "Secara hukum tanah tersebut milik almarhum Mat Sholeh dan saat ini yang berhak mewarisi adalah istri dan 2 anak almarhum bukan tergugat selaku saudara dari almarhum. Faktanya, tanah tersebut semua dikuasia oleh tergugat I dan tergugat II. Maka dari itu kami melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan, "pungkasnya. (yud/rof)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



