Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sengketa Tanah Kandangan, PN Gelar Sidang PS

H
Penulis: Hany Akasah❯
CEK LOKASI: Kuasa hukum pengugat, Andi Mulya dan hakim PN Gresik saat persidangan setempat.
CEK LOKASI: Kuasa hukum pengugat, Andi Mulya dan hakim PN Gresik saat persidangan setempat.
GRESIK- Pengadilan Negeri (PN) Gresik,  melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) atas gugatan lima obyek tanah di Desa Kandangan, Kecamatan Cerme yang dilakukan oleh Siami istri almarhum Mat Sholeh selaku pemilik tanah.

PS ini dilakukan untuk mengecek ke lapangan atas kebenaran obyek tanah yang disengketakan.  Pasalnya,  pada gugatan disebutkan ada lima obyek tanah milik almarhum saat ini dikuasai oleh  Kartono selaku tergugat I dan Sri Utami selaku tergugat II.

Majelis hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan anggota I Gusti Ngurah Taruna dan Fitra Dewi Nasution datang ke lokasi sekitar pukul 09.00. Para pihak baik prinsipal penggugat serta kuasa hukumnya maupun kuasa hukum tergugat juga datang mengikuti sidang.  Tidak hanya itu, petugas dari perangkat Desa Kandangan juga ikut turun ke lokasi untuk memberikan keterangan batas tanah dan lokasi tanah.

Obyek tanah yang didatangi di antaranya, tanah dengan SHM No. lima3 seluas 310 M2, SHM No. lima01 seluas 3.117 M2, SHM No. 876 seluas 11.000 M2, SHM No. 1027 seluas 1.038 M2 dan SHM No. 21lima7 dengan luas tanah sebesar 2449 M2. Semua obyek tanah sudah bersertifikat atas nama almarhum Mat Sholeh suami dari penggugat.

Di antara lima obyek, ada satu tanah yang berdiri bangunan rumah serta tanah dengan bangunan gudang juga didatangi Majelis hakim untuk dilakukan pengecekan.

Andi Mulya, kuasa hukum penggugat menjelaskan, pihaknya mengajukan sidang di tempat atas lima objek sertifikat hak milik atas nama alm Mat Sholeh yang dikuasasi oleh tergugat I dan tergugat II. Lima objek di antaranya, tiga tanah, satu tanah beserta bangunan rumah dan satu tanah beserta bangunan gudang.

"Semua objek itu memiliki sertifikat atas nama alm Mat Sholeh. Anehnya, saat ini obyek tersebut dikuasai oleh penggugat I dan penggugat II, " tegasnya.

Masih menurut Andi, kliennya waktu itu diajak oleh para tergugat untuk datang ke kantor notaris Geys Bahasuan (turut tergugat) untuk menandatangani ikatan jual beli dan akta pernyataan dan kesepakatan yang dibuat oleh para tergugat tanpa mengetahui isi dan maksud dari ikatan dan pernyataan itu yang dilakukan di bawah tangan.

"Kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penerbitan tiga akta yang dilakukan secara terselubung dan penuh rekayasa dan melanggar ketentuan dari UU Notaris, akte No. 02 tentang pernyataan dan kesepatakan dan ikatan jual beli cacat hukum. Kelima obyek tanah dengan SHM milik almarhum Mat Sholeh tidak pernah dijual oleh Istrinya, " ungkapnya.

Tidak hanya itu,  Andi juga menegaskan bahwa SHM merupakan bukti kepemilikan sah yang dikeluarkan oleh BPN dan semuanya atas nama almarhum.  "Secara hukum tanah tersebut milik almarhum Mat Sholeh dan saat ini yang berhak mewarisi adalah istri dan 2 anak almarhum bukan tergugat selaku saudara dari almarhum. Faktanya,  tanah tersebut semua dikuasia oleh tergugat I dan tergugat II. Maka dari itu kami melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan, "pungkasnya. (yud/rof)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dorong Pengelolaan Sampah Naik Kelas, DPRD Gresik Gelar Bimtek Optimalisasi TPS 3R di Randuboto

Dorong Pengelolaan Sampah Naik Kelas, DPRD Gresik Gelar Bimtek Optimalisasi TPS 3R di Randuboto

RADAR GRESIK – Upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah langsung dari tingkat rumah tangga menjadi perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Gerindra, Danang Swantara. Komitmen tersebut

Kedepankan Pendekatan Humanis di Operasi Zebra Semeru 2026, Satlantas Polres Gresik Bagikan Bunga

Kedepankan Pendekatan Humanis di Operasi Zebra Semeru 2026, Satlantas Polres Gresik Bagikan Bunga

RADAR GRESIK – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gresik mengedepankan pendekatan humanis dalam mengajak masyarakat tertib berlalu lintas melalui gelaran Operasi Zebra Semeru 2026. Salah satunya diwujudkan dengan

Empat Ranperda Inisiatif DPRD Gresik Ditetapkan dalam Paripurna, Regulasi Ketenagakerjaan Ditunda

Empat Ranperda Inisiatif DPRD Gresik Ditetapkan dalam Paripurna, Regulasi Ketenagakerjaan Ditunda

RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik resmi menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tahun 2026 dalam rapat paripurna. Keempat rancangan regulasi tersebut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer