Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinas Pertanian Gresik Kebut Penyusunan Regulasi LP2B

H
Penulis: Hany Akasah❯
OPTIMISTIS: Salah satu pusat perbelanjaan di Gresik masih ramai saat kegiatan buka bersama. (Ist/Radar Gresik)
OPTIMISTIS: Salah satu pusat perbelanjaan di Gresik masih ramai saat kegiatan buka bersama. (Ist/Radar Gresik)
GRESIK - Dinas Pertanian (Distan) Gresik mengebut penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang dan tata wilayah khususnya terkait Lahan Pangan Produktif Berkelanjutan (LP2B). Hal ini dikarenakan banyak LP2B di Gresik yang kini telah beralih fungsi menjadi perumahan maupun kawasan industri dan perdagangan.

Kepala Dinas Pertanian Gresik, Eko Anindito Putro mengakui, di Gresik tejadi penyusutan lahan Lahan Pangan Produktif Berkelanjutan (LP2B). Angkanya lumayan tinggi lebih dari 1.000 hektar.“Kami masih menghitung. Yang pasti jumlahnya (data lahan) tidak sedikit,” kata Kadispertan, Eko Anindito Putro.

Dijelaskan, salah satu kendala yang dialami adalah banyaknya aktivitas alih fungsi lahan yang tidak dilaporkan. Justru diketahui saat pemilik lahan mulai mengurus perizinan. Menurutnya, saat ini Pemkab Gresik memiliki 24.716 hektar lahan LP2B. Angka itu berdasarkan pendataan yang dilakukan pada 2014 atau lima tahun silam. Sementara jumlah cadangan lahan yang dimiliki mencapai 3.005 hektar lahan.

“Saat ini kami tengah mendorong Bappeda untuk mempercepat penyusunan peraturan RTRW. Tujuannya untuk melindungi lahan yang berstatus LP2B,” imbuhnya.

Meski demikian, Pemkab Gresik terus berupaya menjaga lahan yang berstatus LP2B agar tidak beralih fungsi. Salah satunya melalui Perda 7/2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Kami tidak bisa menertibkan sebab alih fungsi merupakan hak pemilik lahan. Namun Pemkab melalui DPM-PTSP bisa mengganjal perizinannya apabila pemilik mengurus status alih fungsi lahan,” tandasnya.

Sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengingatkan agar kepala daerah tak main-main dalam melaksanakan LP2B. Sebab, LP2B memiliki kontribusi besar untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Jika terbukti ada yang mengotak-atik ataupun mengalihfungsikan lahan yang sudah masuk LP2B, memiliki konsekwensi hukum.

“Akan kita penjarakan,”tegas Mentan. (fir/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

RADAR GRESIK – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik, Dimaz Fahturachman, menegaskan urgensi pembenahan tata kelola pelayanan publik di seluruh kantor kecamatan. Birokrasi di tingkat kewilayahan dituntut

Tinjau Rutan Gresik, Kakanwil Ditjenpas Jatim Apresiasi Produksi Songkok Warga Binaan

Tinjau Rutan Gresik, Kakanwil Ditjenpas Jatim Apresiasi Produksi Songkok Warga Binaan

RADAR GRESIK – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Ceno Hersusetio Kartiko, melaksanakan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik, Rabu (18/11). Agenda

Peringati Hari Guru dan HUT ke-81 PGRI, 1.507 Pendidik di Gresik Adu Kemampuan dalam Lomba TKA

Peringati Hari Guru dan HUT ke-81 PGRI, 1.507 Pendidik di Gresik Adu Kemampuan dalam Lomba TKA

RADAR GRESIK – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Gresik menghadirkan terobosan baru dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026. Melalui ajang Pekan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer