Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Legalitas GJT Dipersoal, Warga Galang Tanda Tangan

H
Penulis: Hany Akasah❯
Warga terus bergejolak terkait proses bongkar muat GJT yang terus berlanjut. (dok/radar gresik)
Warga terus bergejolak terkait proses bongkar muat GJT yang terus berlanjut. (dok/radar gresik)
GRESIK -Gelombang penolakan operasional bongkar muat batu bara di pelabuhan yang dikelola PT Gresik Jasa Tama (GJT) kembali mencuat. Warga dari Desa Kroman, Kemuteran dan Lumpur secara door to door mengumpulkan tanda tangan keberatan terhadap pengeluaran izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Salah satu warga Munir mengatakan, jika izin tersebut diturunkan, GJT akan beroperasi kembali dan apa yang dikhawatirkan warga terkait bahaya debu batu bara akan hadir lagi. "Muter-muter tiap RT. Seluruh warga tiga desa menandatangani penyataan itu. Dan akan kami kawal sampai benar-benar pindah," ujarnya.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan DPM PTSP Gresik Yuson Lawupa Maleo sampai hari ini GJT belum mengurus berkas permohonan izin. Sempat beberapa kali ke kantor PTSP Gresik tapi hanya sekedar konsultasi. Tidak mengurus berkas perijinan. "Beberapa kali kesini, 2019 dan awal 2020. Tapi hanya sekedar konsultasi di front office," ujarnya. Pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan alas hak atau sertifikat tanah. Hal itu yang ditenggarai menjadi kendala pengurusan ijin mendirikan bangunan. Di sisi lain, meskipun nantinya IMB perusahaan sudah dikantongi, warga akan menolak operasional GJT. (yud/fir/han)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer