Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Salah satu warga Munir mengatakan, jika izin tersebut diturunkan, GJT akan beroperasi kembali dan apa yang dikhawatirkan warga terkait bahaya debu batu bara akan hadir lagi. "Muter-muter tiap RT. Seluruh warga tiga desa menandatangani penyataan itu. Dan akan kami kawal sampai benar-benar pindah," ujarnya.
Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan DPM PTSP Gresik Yuson Lawupa Maleo sampai hari ini GJT belum mengurus berkas permohonan izin. Sempat beberapa kali ke kantor PTSP Gresik tapi hanya sekedar konsultasi. Tidak mengurus berkas perijinan. "Beberapa kali kesini, 2019 dan awal 2020. Tapi hanya sekedar konsultasi di front office," ujarnya. Pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan alas hak atau sertifikat tanah. Hal itu yang ditenggarai menjadi kendala pengurusan ijin mendirikan bangunan. Di sisi lain, meskipun nantinya IMB perusahaan sudah dikantongi, warga akan menolak operasional GJT. (yud/fir/han)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
