Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Reklamasi Pantai Dalegan Belum Berizin

H
Penulis: Hany Akasah❯
REKLAMASI: Terlihat alat berat sedang melakukan pengurukan di Pantai Dalegan yang rencanya dibuat kolam renang anak - anak dan tempat terapi orang - orang jompo. (Yudhi/Radar Gresik)
REKLAMASI: Terlihat alat berat sedang melakukan pengurukan di Pantai Dalegan yang rencanya dibuat kolam renang anak - anak dan tempat terapi orang - orang jompo. (Yudhi/Radar Gresik)
GRESIK - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cabang Gresik mengingatkan kepada seluruh pihak yang ingin melakukan pemanfaatan area bibir pantai harus mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu dikarenakan pemanfaatan area bibir pantai rentan kaitannya dengan keselamatan pelayaran.

Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Kelas II Gresik Capt Masri T Randa Bunga mengatakan, seluruh pemanfaatan area bibir pantai harus mengantongi izin dari dua Kementerian yakni menteri KKP dan menhub. Sorotan itu diberikan Masri atas aktivitas Pemerintah Desa Dalegan yang melakukan reklamasi di bibir pantai untuk pengembangan wisata.

“Hingga saat ini belum surat (permohonan) pemanfaatan bibir pantai yang kami terima,” kata Masri.

Dari permohonan yang diajukan pihaknya akan memberikan rekomendasi untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, segala aktivitas pemanfaatan pantai seharusnya mempunyai izin. Misalnya, KSOP sebagai otoritas kepelabuhan dan kesyahbandaran bertanggungjawab terkait keselamatan dalam berlayar.

“Jadi ada rekom dulu. Kalau tidak ada, jika ada apa-apa bagaimana. Itu pemanfaatan laut pekerjaannya di bibir pantai. Jika ada rekom, baru masuk ke perijinannya. Yang mengeluarkan ijin itu pusat, kita hanya sebatas memberikan rekomendasi” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Gresik Choirul Anam menuturkan, sudah melakukan peninjauan ke lokasi reklamasi pantai Dalegan. Berdasarkan keterangan dari Pemdes Dalegan, kegiatan itu merupakan perluasan wisata.

“Kami melaksanakan sesuai aturan perundangan, dan kami tak punya wewenang. Pemda sebagai pihak yang monitoring, sudah kita laporkan ke provinsi,” kata mantan Camat Ujungpangkah itu.

Usai melakukan monitoring, Anam meminta kepada Pemdes Dalegan melakukan pengurusan izin pemanfaatan ruang laut.  “Sudah kita arahkan ke provinsi (Dinas Kelautan Provinsi Jatim) agar izin dulu, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut,” tandasnya. (fir/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

Kunjungi Gresik, Wagub Emil Dardak dan Arumi Bachsin Perkuat Kelembagaan Posyandu

RADAR GRESIK – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bersama Ketua Tim Penggerak Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jumat (20/11). Agenda

Praktik TPPO Berkedok Warung Makan di Driyorejo Terbongkar, Polisi Ringkus Muncikari Berjuluk "Mama"

Praktik TPPO Berkedok Warung Makan di Driyorejo Terbongkar, Polisi Ringkus Muncikari Berjuluk "Mama"

RADAR GRESIK – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman di wilayah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berhasil dibongkar aparat kepolisian.

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

Soroti Tiga Persoalan Utama Birokrasi Wilayah, DPRD Gresik Dorong Pelayanan Kecamatan Lebih Cepat

RADAR GRESIK – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik, Dimaz Fahturachman, menegaskan urgensi pembenahan tata kelola pelayanan publik di seluruh kantor kecamatan. Birokrasi di tingkat kewilayahan dituntut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer