GRESIK – Pergantian tongkat kepemimpinan Gresik yang tinggal menghitung hari perlu dilihat jeli oleh pemerintahan 2021-2024. Sebab pandemi covid-19 sangat menghantam sejumlah sektor. Termasuk meroketnya angka kemisnikan di penghujung 2020 kemarin.
Adanya transisi kepemimpinan itu membuat Pemkab Gresik membuka diskusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022. Ada dua ahli yang ikut membahas rencana awal RKPD 2022 itu, yakni Prof Bagong Suyanto dan Prof Suprapto Wijoyo.
Dalam membedah RKPD 2022 itu salah satunya tercantum angka kemiskinan yang naik sebesar 0,74 persen dari tahun 2019 angka kemiskinan sebesar 11,35 naik menjadi 12,09 persen. Berbeda dengan tahun 2018-2019 yang mengalami penurunan dari 11,89 ke 11,35 persen atau turun sebesar 0,54 persen.
Tidak hanya itu, angka pengangguran terbuka pun ikut naik 0,91 persen dari angka 2019 sebesar 5,54 persen ke angka 2020 sebesar 6,45 persen. Dengan naiknya angka sector prioritas dasar ini diharapkan program-program pemerintahan selanjutnya lebih jeli dan strategis.
Kepala Bappeda Gresik Hermanto T Sianturi mengatakan, dalam RKPD 2022 yang didiskusikan kemarin sudah mencakup Sembilan Nawa Karsa milik pemimpin selanjutnya. Yakni Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah. Namun, rancangan RKPD itu belum cukup untuk menentukan arah kebijakan lima tahun kedepan. Sebab masih harus ada penyesuaian visi misi bupati terpilih dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Untuk RKPD tidak jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya, namun untuk RPJMD akan disesuaikan sesuai pemimpin selanjutnya,” ujarnya.
Herman menyebut, fokus pembangunan Gresik ke depan masih belum bisa dijelaskan. Sebab, bupati terpilih baru akan membahas RPJMD dengan sejumlah pimpinan Pemkab Gresik setelah pelantikan nanti. Namun seberapa jauh langkah pembangunan Gresik kedepan bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun proyeksi pendapatan daerah.
Menurut data Bappeda, tahun 2021 ini merupakan masa kebangkitan ekonomi. Apalagi dengan adanya vaksinasi covid-19 dimana diprediksi akan membantu mendongkrak ekonomi. Tak ayal dari angka 1,02 di akhir 2020, tutup tahun 2021 nanti pertumbuhan ekonomi diproyeksi mencapai 4,52 persen. Untuk pendapatn daerah tidak jauh berbeda dengan tahun 2020, yakni Rp 3,2 triliun. Padahal proyeksi belanja di tahun 2022 nanti mencapai Rp 3,6 triliun dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 3,4 triliun.
“Target pendapatan 2021 tidak jauh berbeda dengan 2020. Karena itu, untuk menentukan langkah kebijakan 2022 juga mempertimbangkan pemasukan yang didapat di 2021. Nah dalam RKPD ini kemana fokus arahnya 2022 nanti belum bisa dijelaskan, karena ada sejumlah sector yang harus dikembalikan paska terdampak pandemi,” pungkasnya. (fir/han)