alexametrics
29 C
Gresik
Wednesday, 18 May 2022

Pandemi Jadi Alasan Lemahnya Kinerja Belanja

GRESIK- Sorotan kalangan dewan terhadap kinerja belanja daerah mendapat tanggapan dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Orang nomor satu di Gresik ini menyebut lemahnya kinerja belanja daerah pada tahun anggaran 2020 lantaran adanya pandemic Covid-19. Untuk itu, pihaknya berjanji bakal memperbaikinya ditahun selanjutnya.

Hal ini disampaikan bupati saat membacakan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Gresik di ruang paripurna, kemarin.

“Kinerja belanja daerah pada tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dimana belanja barang dan jasa serta modal mengalami pengurangan sebesar 35 persen,” ujar Bupati Yani, kemarin.

Menurut dia, beberapa program harus mengalami penyesuaian lantaran pengurangan tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya harus dihentikan. “Karena pemerintah harus memprioritaskan penangan pandemi Covid-19 dan yang menyertainya,” ungkap dia.

Selain itu, lemahnya serapan juga terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini disebabkan karena kinerja kelurahan sebagai ujung tombak layanan kepada masyarakat belum optimal.

“Penataan ASN belum tuntas dan pengelolaan sumber daya lainnya masih perlu didorong agar lebih cepat dan tepat sasaran,” terangnya.

Meski begitu, Mantan Ketua DPRD Gresik ini menyebut secara umum kinerja belanja daerah masih cukup memuaskan. “Hingga akhir 2020 serapan mencapai 93,34 persen,” imbuhnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD Gresik menyoroti tingginya anggaran belanja yang tidak diserap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai anggarannya mencapai Rp 221 miliar. Padahal, dengan anggaran sebesar ini seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik Hudaifah mengatakan kondisi ini terjadi lantaran amburadulnya perencanaan. Sehingga, banyak program kerja OPD yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Salah satunya anggaran tak terduga yang hanya terserap 84 persen. Padahal, anggaran tersebut salah satunya untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Nasdem Musa. Pihaknya menyebut realisasi anggaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di setiap OPD berkisar 90 persen dari alokasi belanja. “Hal ini dikhawatirkan mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi tupoksi masing-masing OPD,” terangnya. (rof/han)

GRESIK- Sorotan kalangan dewan terhadap kinerja belanja daerah mendapat tanggapan dari Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Orang nomor satu di Gresik ini menyebut lemahnya kinerja belanja daerah pada tahun anggaran 2020 lantaran adanya pandemic Covid-19. Untuk itu, pihaknya berjanji bakal memperbaikinya ditahun selanjutnya.

Hal ini disampaikan bupati saat membacakan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Gresik di ruang paripurna, kemarin.

“Kinerja belanja daerah pada tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dimana belanja barang dan jasa serta modal mengalami pengurangan sebesar 35 persen,” ujar Bupati Yani, kemarin.

-

Menurut dia, beberapa program harus mengalami penyesuaian lantaran pengurangan tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya harus dihentikan. “Karena pemerintah harus memprioritaskan penangan pandemi Covid-19 dan yang menyertainya,” ungkap dia.

Selain itu, lemahnya serapan juga terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini disebabkan karena kinerja kelurahan sebagai ujung tombak layanan kepada masyarakat belum optimal.

“Penataan ASN belum tuntas dan pengelolaan sumber daya lainnya masih perlu didorong agar lebih cepat dan tepat sasaran,” terangnya.

Meski begitu, Mantan Ketua DPRD Gresik ini menyebut secara umum kinerja belanja daerah masih cukup memuaskan. “Hingga akhir 2020 serapan mencapai 93,34 persen,” imbuhnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD Gresik menyoroti tingginya anggaran belanja yang tidak diserap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai anggarannya mencapai Rp 221 miliar. Padahal, dengan anggaran sebesar ini seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik Hudaifah mengatakan kondisi ini terjadi lantaran amburadulnya perencanaan. Sehingga, banyak program kerja OPD yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Salah satunya anggaran tak terduga yang hanya terserap 84 persen. Padahal, anggaran tersebut salah satunya untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Nasdem Musa. Pihaknya menyebut realisasi anggaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di setiap OPD berkisar 90 persen dari alokasi belanja. “Hal ini dikhawatirkan mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi tupoksi masing-masing OPD,” terangnya. (rof/han)

Most Read

Berita Terbaru

/