alexametrics
27 C
Gresik
Thursday, 19 May 2022

Dinas PMD Gresik Dorong BUMDes Harus Berbadan Hukum

GRESIK – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik meminta seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berbadan hukum. Jika tidak, maka BUMDes tersebut terancam tidak bisa memberikan pelayanan.

Kepala PMD Gresik, Malahatul Fardah  mendorong seluruh pemdes bisa menyelesaikan perizinan BUMDesnya di wilayahnya masing-masing. “Targetnya, 2022 ini semua sudah berbedan hukum,” kata Fardah.

Dikatakannya, rekapitulasi pendaftaran badan hukum BUMDes Kabupaten Gresik sudah sudah bisa dimulai tanggal 9 Januari 2022. Rinciannya, 17 BUMDes yang mengganti 17. BUMDes yang belum daftar 139. Proses cetak pengajuan nama 143 lembaga. Kemudian, yang sudah daftar Kemenkumham 4 dan lain sebagainya. “Total 330 yang sudah mulai daftar 9 Januari 2022, sekarang sudah 18 lembaga yang daftar,” kata Fardah.

Ke-18 BUMDesa itu yakni Desa Petung Panceng, Desa Palebon Duduksampeyan, Desa Gredek Duduksampeyan, Sukorejo Kecamatan Sidayu, Golokan Kecamatan Sidayu, Desa Betoyoguci Kecamatan Sidayu. Kemudian, Desa Mojopuro Wetan Kecamatan Bungah, Desa Masangan Kecamatan Bungah, Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah, Desa Sukowati Kecamatan Bungah dan lain sebagainya. “Kami terus mendorong seluruh desa menyelesaikan badan hukum BUMDes karena sudah tertera di PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes,”terangnya. (jar/han)

GRESIK – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik meminta seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berbadan hukum. Jika tidak, maka BUMDes tersebut terancam tidak bisa memberikan pelayanan.

Kepala PMD Gresik, Malahatul Fardah  mendorong seluruh pemdes bisa menyelesaikan perizinan BUMDesnya di wilayahnya masing-masing. “Targetnya, 2022 ini semua sudah berbedan hukum,” kata Fardah.

Dikatakannya, rekapitulasi pendaftaran badan hukum BUMDes Kabupaten Gresik sudah sudah bisa dimulai tanggal 9 Januari 2022. Rinciannya, 17 BUMDes yang mengganti 17. BUMDes yang belum daftar 139. Proses cetak pengajuan nama 143 lembaga. Kemudian, yang sudah daftar Kemenkumham 4 dan lain sebagainya. “Total 330 yang sudah mulai daftar 9 Januari 2022, sekarang sudah 18 lembaga yang daftar,” kata Fardah.

-

Ke-18 BUMDesa itu yakni Desa Petung Panceng, Desa Palebon Duduksampeyan, Desa Gredek Duduksampeyan, Sukorejo Kecamatan Sidayu, Golokan Kecamatan Sidayu, Desa Betoyoguci Kecamatan Sidayu. Kemudian, Desa Mojopuro Wetan Kecamatan Bungah, Desa Masangan Kecamatan Bungah, Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah, Desa Sukowati Kecamatan Bungah dan lain sebagainya. “Kami terus mendorong seluruh desa menyelesaikan badan hukum BUMDes karena sudah tertera di PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes,”terangnya. (jar/han)

Most Read

Berita Terbaru

/