Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Pengadipan Negri (PN) Kabupaten Gresik Agus Walujo Tjahjono mengatakan kerjasama antar instansi penegak hukum tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 4/ 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tentang penerapan Aplikasi e-Berpadu Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Baca juga : Maksimalkan Layanan, Akses Putusan Pengadilan Lewat E-Berpadu
Tujuan dilaksanakannya aplikasi E-Berpadu yaitu E-Berpadu merupakan embrio perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik (e-Court Pidana). Sebagaimana diamanat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020, sebelum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang e-Court pidana disahkan.
"Mahkamah Agung berharap, kebijakan ini akan menjadi proses menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," jelanya.
Agus Walujo menyampaikan terkait kemudahan e-Berpadu pelayanan administrasi cepat 1X 24 jam.
"Sehingga, bisa memangkas prosedur birokrasi, menghemat waktu, biaya, mendapat notifikasi pemberitahuan melalui email dan whatsapp. Serta, mendapat penetapan Pengadilan secara elektronik, masyarakat tidak perlu datang ke Pengadilan untuk ijin besuk tahanan," ucapnya.
Baca juga : Mahkamah Agung Pantau Pelayanan Pengadilan di Mall PTSP Gresik
Lebih lanjut Agus Walujo mengungkapkan pada saat ini e-Berpadu tersedia dalam versi 1.0.0. Fitur yang tersedia antara lain, surat menyurat tentang penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, pembantaran, pelimpahan berkas perkara, ijin besuk, penetapan diversi dan permohonan pinjam pakai barang bukti.
"Dimana, dalam webaite e-Berpadu tersebut, nantinya akan dikembangkan dengan penambahan beberapa fitur sesuai dengan proses persidangan perkara pidana," pungkasnya. (yud/rof)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



