GRESIK – Pengerjaan proyek jembatan di Desa Pranti, Kecamatan Menganti molor, diperkirakan tidak selesai tepat waktu. Bagaimana tidak, proyek yang dikerjakan CV Tirta Sari Utama itu baru dikerjakan Sabtu (7/11) kemarin. Sekretaris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi mengaku, kecewa dengan kontraktor. Pengerjaan proyek senilai Rp 639 juta belum mencapai 20 persen.
“Saya konfirmasi ke pihak desa ternyata baru Sabtu kemarin dikerjakan,”ujar Hamdi di Kantor DPRD Gresik, Kamis (12/11/2020). Menurut dia, harusnya pengerjaan jembatan itu sudah diatas 50 persen. Fakta di lapangan masih amburadul. Bekas kerukan dan material berserakan. “Ternyata pihak kontraktor tidak punya uang,”imbuh politisi PKB asal Gresik selatan tersebut.
Dengan fakta tersebut, pihaknya mempertanyakan proses lelang. Sebelum menentukan pemenang, harus memastikan kontraktor hanya menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. “Jika tidak sesuai dengan kinerja langsung dicoret. Waktu sudah tinggal satu bulan lagi, tapi pengerjaan tidak sampai 20 persen,”ungkapnya.
Tidak hanya itu, sistem pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) juga dipertanyakan. Hamdi menganggap DPU tidak serius dalam hal ini. “Seperti lepas tangan,”pungkasnya. (jar/han)
GRESIK – Pengerjaan proyek jembatan di Desa Pranti, Kecamatan Menganti molor, diperkirakan tidak selesai tepat waktu. Bagaimana tidak, proyek yang dikerjakan CV Tirta Sari Utama itu baru dikerjakan Sabtu (7/11) kemarin. Sekretaris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi mengaku, kecewa dengan kontraktor. Pengerjaan proyek senilai Rp 639 juta belum mencapai 20 persen.
“Saya konfirmasi ke pihak desa ternyata baru Sabtu kemarin dikerjakan,”ujar Hamdi di Kantor DPRD Gresik, Kamis (12/11/2020). Menurut dia, harusnya pengerjaan jembatan itu sudah diatas 50 persen. Fakta di lapangan masih amburadul. Bekas kerukan dan material berserakan. “Ternyata pihak kontraktor tidak punya uang,”imbuh politisi PKB asal Gresik selatan tersebut.
Dengan fakta tersebut, pihaknya mempertanyakan proses lelang. Sebelum menentukan pemenang, harus memastikan kontraktor hanya menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. “Jika tidak sesuai dengan kinerja langsung dicoret. Waktu sudah tinggal satu bulan lagi, tapi pengerjaan tidak sampai 20 persen,”ungkapnya.
Tidak hanya itu, sistem pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) juga dipertanyakan. Hamdi menganggap DPU tidak serius dalam hal ini. “Seperti lepas tangan,”pungkasnya. (jar/han)
