alexametrics
25 C
Gresik
Saturday, 21 May 2022

AKD Keluhkan Syarat Penerima Bantuan Harus Sudah Vaksin

GRESIK – Aturan yang mewajibakan orang yang tidak mau mengikuti vaksinasi Covid- 19 terancam sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian bantuan sosial dikeluhkan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim mengaku kesulitan dan serba salah dalam menyikapinya.

Karena di dalam perpres tersebut berbunyi ada penundaan bansos bagi penerima yang belum melakukan vaksinasi.

“Yang menjadi kendala bagi teman-teman kepala desa bahwa tidak semua penerima bansos lolos screaning vaksinasi. Secara otomatis tidak akan memiliki kartu vaksin. Jika demikian apakah tidak mendaat bansos,” kata dia.

Hal senada diungkapkan, Kepala Desa (Kades) Sukaoneng, Abdul Hayyi. Pihaknya mengaku keberatan, jika penerimaan bantuan ditunda lantaran belum melakukan vaksinasi. Apalagi di Bawean belum ada jadwal vaksinasi lagi. Sehingga tak dipungkiri banyak warga yang merupakan penerima bansos, tapi belum mendapatkan vaksinasi.

”Itu hak warga yang menerima bantuan, jika tidak diberikan itu sama dengan memakan hak warga yang menerima,” kata Hayyi.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, dr. Mukhibatul Khusna menuturkan bahwa selama ini belum ada petunjuk teknis terkait pelaksanaan perpres yang disebar pada 10 Februari 2021 itu.

”Ngapunten (Maaf) belum ada petunjuk terkait ini, akan kami koordinasikan dulu,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi awak media.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik, Malahatul Fardah mengatakan, untuk penyaluran BLT-DD tidak ada persyaratan terkait penerima harus sudah vaksin atau belum. ”Kalau bantuan dari BLT-DD tidak ada juknis seperti itu, semua bisa menerima,” jelasnya. (fir/rof)

GRESIK – Aturan yang mewajibakan orang yang tidak mau mengikuti vaksinasi Covid- 19 terancam sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian bantuan sosial dikeluhkan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim mengaku kesulitan dan serba salah dalam menyikapinya.

Karena di dalam perpres tersebut berbunyi ada penundaan bansos bagi penerima yang belum melakukan vaksinasi.

“Yang menjadi kendala bagi teman-teman kepala desa bahwa tidak semua penerima bansos lolos screaning vaksinasi. Secara otomatis tidak akan memiliki kartu vaksin. Jika demikian apakah tidak mendaat bansos,” kata dia.

-

Hal senada diungkapkan, Kepala Desa (Kades) Sukaoneng, Abdul Hayyi. Pihaknya mengaku keberatan, jika penerimaan bantuan ditunda lantaran belum melakukan vaksinasi. Apalagi di Bawean belum ada jadwal vaksinasi lagi. Sehingga tak dipungkiri banyak warga yang merupakan penerima bansos, tapi belum mendapatkan vaksinasi.

”Itu hak warga yang menerima bantuan, jika tidak diberikan itu sama dengan memakan hak warga yang menerima,” kata Hayyi.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gresik, dr. Mukhibatul Khusna menuturkan bahwa selama ini belum ada petunjuk teknis terkait pelaksanaan perpres yang disebar pada 10 Februari 2021 itu.

”Ngapunten (Maaf) belum ada petunjuk terkait ini, akan kami koordinasikan dulu,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi awak media.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik, Malahatul Fardah mengatakan, untuk penyaluran BLT-DD tidak ada persyaratan terkait penerima harus sudah vaksin atau belum. ”Kalau bantuan dari BLT-DD tidak ada juknis seperti itu, semua bisa menerima,” jelasnya. (fir/rof)

Most Read

Berita Terbaru

/