alexametrics
25 C
Gresik
Friday, 28 January 2022

50 Persen Jasmas DPRD Gresik untuk Perbaiki eks JPD Rusak

GRESIK – Banyaknya jumlah jalan eks jalan poros desa (JPD) yang mengalami kerusakan menarik perhatian kalangan dewan. Wakil rakyat bakal memanfaatkan anggaran jasmas untuk menangani masalah tersebut. Tak tanggung-tanggung, mereka siap menggunakan 50 persen anggaran untuk perbaikan eks JPD.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik, Noto Utomo mengatakan saat ini dewan telah meminta kepala desa untuk mengajukan eks JPD yang mengalami kerusakan. Batas waktunya hingga 17 Maret mendatang.  “Pengajuan sudah harus masuk di SIPD,” kata Noto.

Menurut Noto, sesuai kesepakatananggaran Jasmas DPRD Gresik tahun 2022, 50 persen di dialokasikan untuk perbaikan JPD rusak.  “Anggota DPRD ada 50 orang. Sehingga setiap anggota Jasmasnya Rp 3 miliar, 50 persen digunakan untuk perbaikan JPD atau masing-masing Rp 1,5 miliar, maka akan ada anggaran Rp 75 miliar untuk perbaikan JPD rusak,” beber Sekretaris DPC PDIP Gresik ini.

Noto mengaku telah dimintai bantuan Gus Yani untuk ikut membantu mendata JPD rusak di daerah pemilihan untuk dilakukan perbaikan.

Noto juga meminta para kepala desa untuk menjaga JPD agar tak cepat rusak apabila nantinya sudah diperbaiki. Caranya, dengan mengawasi kendaraan roda empat yang melintas.

“Jangan sampai kendaraan dengan tonase berat yang lewat JPD dibiarkan melintas karena tak sesuai tonasenya, sebab bisa membuat JPD cepat rusak,” pinta Noto.

Menurut Noto, JPD banyak yang rusak selain karena kondisi alam, seperti kontur tanah, curah hujan, juga disebabkan kendaraan dengan tonase berat dibiarkan lewat.

“Untuk itu, saya minta agar kades menjaga JPD agar tak dilalui kendaraan tonase berat agar tak cepat rusak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Muhammad Bahrul Ghofar membenarkan jika para kepala desa telah diminta DPRD untuk mendata kerusakan JPD dan mengajukan perbaikan.

“Saat ini banyak kades yang mengajukan perbaikan JPD yang rusak di wilayah masing-masing. Baik mengajukan ke pemda dan DPRD melalui program jaring aspirasi masyarakat (jasmas),” kata Ghofar. (fir/rof)

GRESIK – Banyaknya jumlah jalan eks jalan poros desa (JPD) yang mengalami kerusakan menarik perhatian kalangan dewan. Wakil rakyat bakal memanfaatkan anggaran jasmas untuk menangani masalah tersebut. Tak tanggung-tanggung, mereka siap menggunakan 50 persen anggaran untuk perbaikan eks JPD.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik, Noto Utomo mengatakan saat ini dewan telah meminta kepala desa untuk mengajukan eks JPD yang mengalami kerusakan. Batas waktunya hingga 17 Maret mendatang.  “Pengajuan sudah harus masuk di SIPD,” kata Noto.

Menurut Noto, sesuai kesepakatananggaran Jasmas DPRD Gresik tahun 2022, 50 persen di dialokasikan untuk perbaikan JPD rusak.  “Anggota DPRD ada 50 orang. Sehingga setiap anggota Jasmasnya Rp 3 miliar, 50 persen digunakan untuk perbaikan JPD atau masing-masing Rp 1,5 miliar, maka akan ada anggaran Rp 75 miliar untuk perbaikan JPD rusak,” beber Sekretaris DPC PDIP Gresik ini.

-

Noto mengaku telah dimintai bantuan Gus Yani untuk ikut membantu mendata JPD rusak di daerah pemilihan untuk dilakukan perbaikan.

Noto juga meminta para kepala desa untuk menjaga JPD agar tak cepat rusak apabila nantinya sudah diperbaiki. Caranya, dengan mengawasi kendaraan roda empat yang melintas.

“Jangan sampai kendaraan dengan tonase berat yang lewat JPD dibiarkan melintas karena tak sesuai tonasenya, sebab bisa membuat JPD cepat rusak,” pinta Noto.

Menurut Noto, JPD banyak yang rusak selain karena kondisi alam, seperti kontur tanah, curah hujan, juga disebabkan kendaraan dengan tonase berat dibiarkan lewat.

“Untuk itu, saya minta agar kades menjaga JPD agar tak dilalui kendaraan tonase berat agar tak cepat rusak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gredek Kecamatan Duduksampeyan Muhammad Bahrul Ghofar membenarkan jika para kepala desa telah diminta DPRD untuk mendata kerusakan JPD dan mengajukan perbaikan.

“Saat ini banyak kades yang mengajukan perbaikan JPD yang rusak di wilayah masing-masing. Baik mengajukan ke pemda dan DPRD melalui program jaring aspirasi masyarakat (jasmas),” kata Ghofar. (fir/rof)

Most Read

Berita Terbaru