GRESIK– Lepasnya rantai penahan rumah apung Pulau Cina desa Telukjatidawang Kecamatan Tambak Pulau Bawean menimbulkan tanda tanya besar bagi warga Bawean. Bagaimana tidak, proyek rumah apung itu konon dibangun dengan menghabiskan dana Rp 845 juta melalui anggaran APBD Kabupaten Gresik tahun 2019. Banyak pihak menilai kondisi fisik konstruksi bangunan terkesan asal-asalan dan banyak kejanggalan.
Salah satu tokoh masyarakat dusun Dedawang desa Telukjatidawang kecamatan Tambak Muhaimin menyayangkan peristiwa hanyutnya rumah apung tersebut. Peristiwa itu menandakan bobroknya kualitas konstruksi bukan karena faktor alam saja. Terbukti keramba ikan yang hanya terbuat dari kayu dan tong plastik masih kokoh dan tak bergeser sedikitpun, padahal posisi keramba ikan justru lebih ekstrim terkena hempasan golombang karena posisinya berada di sebelah utara rumah apung.
Jika melihat kondisi tersebut, anggota BPD desa Telukjatidawang menilai anggaran sebesar itu bisa dibangun lebih kokoh sehingga tahan terhadap terjangan gelombang.
“Sayang sekali buang-uang anggaran saja, seharusnya dengan anggaran yang sebesar itu konstruksinya bisa lebih bagus. Masak kalah tangguh dengan keramba, coba lihat rantai dan baut juga sudah berkarat, gabusnya sangat rapuh, “kata dia.
Sementara itu menurut Kepala Desa Telukjatidawang kecamatan Tambak Fahrurrazi mengaku tidak mengetahui secara detail terkait spesifikasi rumah apung, karena pihak pelaksana tidak pernah memberikan dokumen apapun.  “Kalau saya selaku kepala desa sama sekali tidak mengetahui, karena pihak pelaksana proyek tidak pernah memberikan pemberitahuan ataupun sejenisnya, kecuali hanya minta izin penempatan itupun melalui lisan saja, “terang kades.
Menurut Fahrur, kerusakan terjadi di bagian gabus yang menjadi landasan bawah dari Rumah Apung. “Bagian gabus di bawah itu yang rusak semua, terkena batu yang ada di pinggir pantai,” imbuhnya Untuk saat ini, pihak desa dikatakan Fahrur hanya melakukan sebatas pengamanan, lantaran untuk proses perbaikan menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Gresik.
GRESIK– Lepasnya rantai penahan rumah apung Pulau Cina desa Telukjatidawang Kecamatan Tambak Pulau Bawean menimbulkan tanda tanya besar bagi warga Bawean. Bagaimana tidak, proyek rumah apung itu konon dibangun dengan menghabiskan dana Rp 845 juta melalui anggaran APBD Kabupaten Gresik tahun 2019. Banyak pihak menilai kondisi fisik konstruksi bangunan terkesan asal-asalan dan banyak kejanggalan.
Salah satu tokoh masyarakat dusun Dedawang desa Telukjatidawang kecamatan Tambak Muhaimin menyayangkan peristiwa hanyutnya rumah apung tersebut. Peristiwa itu menandakan bobroknya kualitas konstruksi bukan karena faktor alam saja. Terbukti keramba ikan yang hanya terbuat dari kayu dan tong plastik masih kokoh dan tak bergeser sedikitpun, padahal posisi keramba ikan justru lebih ekstrim terkena hempasan golombang karena posisinya berada di sebelah utara rumah apung.
Jika melihat kondisi tersebut, anggota BPD desa Telukjatidawang menilai anggaran sebesar itu bisa dibangun lebih kokoh sehingga tahan terhadap terjangan gelombang.
“Sayang sekali buang-uang anggaran saja, seharusnya dengan anggaran yang sebesar itu konstruksinya bisa lebih bagus. Masak kalah tangguh dengan keramba, coba lihat rantai dan baut juga sudah berkarat, gabusnya sangat rapuh, “kata dia.
Sementara itu menurut Kepala Desa Telukjatidawang kecamatan Tambak Fahrurrazi mengaku tidak mengetahui secara detail terkait spesifikasi rumah apung, karena pihak pelaksana tidak pernah memberikan dokumen apapun.  “Kalau saya selaku kepala desa sama sekali tidak mengetahui, karena pihak pelaksana proyek tidak pernah memberikan pemberitahuan ataupun sejenisnya, kecuali hanya minta izin penempatan itupun melalui lisan saja, “terang kades.
Menurut Fahrur, kerusakan terjadi di bagian gabus yang menjadi landasan bawah dari Rumah Apung. “Bagian gabus di bawah itu yang rusak semua, terkena batu yang ada di pinggir pantai,” imbuhnya Untuk saat ini, pihak desa dikatakan Fahrur hanya melakukan sebatas pengamanan, lantaran untuk proses perbaikan menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Gresik.
