GRESIK – Para nelayan tradisional yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Gresik melakukan audiensi ke kantor Wakil Bupati Gresik. Dalam audiensi tersebut para nelayan mengeluhkan tentang BBM bersubsidi yang ada oknum meminta kepada nelayan, Kamis, 9 September 2021.
Sekjen KNTI pusat, Ling Rohimin mengatakan, kebutuhan terbesar nelayan itu 60 sampai 70 persen di BBM. Pemerintah sebenarnya sudah membuat skimmer untuk membantu nelayan melalui pengadaan subsidi BBM nelayan secara nasional tahun 2021 ada 3,21 juta kiloliter . Tapi faktanya nelayan kecil tidak bisa mengakses subsidi tersebut. Karena ada kendala untuk mendapatkan bbm bersubsidi yang harus mendapatkan rekomendasi surat dan syaratnya ada tiga  yaitu harus ada kartu kusuka, harus ada pos kecil dan harus ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari hal tersebut yang menjadi kendala dan tidak mendapatkan BBM bersubsidi.
“Jadi tolonglah untuk program BBM bersubsidi ini dijalankan secara benar dan nelayan dipastikan mengakses dan membantu kebutuhan dan kesejahteraan nelayan,”kata Rohimin.
Selain itu juga untuk harga BBM bersubsidi yang jauh harganya. Seperti harga BBM bersubsidi berupa solar Rp 5.150 ribu, sementara para nelayan membelinya mulai harga Rp 6.000 lebih dan di wilayah daerah lain bisa sampai Rp 8.000.
Sedangkan untuk sekali berangkat para nelayan membutuhkan 10 sampai 15 liter perhari dan kalau setahun itu jumlahnya dan beban yang ditanggung oleh nelayan sangat berat dan saat pembelian bbm bersubsidi juga dimintai oleh oknum Polisi.
Sementara itu Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah mengatakan, akan mengkoordinasikan dengan dinas terkait tentang keluhan nelayan tradisional yang tergabung dalam KNTI Gresik. Selain itu juga akan mempermudah proses administrasi seperti kartu nelayan, karena masih banyak nelayan yang belum mengetahui proses pembuatan kartu tersebut. “Iya akan membantu untuk proses administrasi dalam pembuatan kartu nelayan tersebut,”ujarnya.
Menurut dia, untuk masalah BBM juga akan dikoordinasikan dengan pihak – pihak terkait dan mencarikan solusi agar nelayan tidak kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, terlebih nelayan yang jauh dari SPBU seperti Banyuurip Ujungpangkah dan Mangare. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk BBM yang kena pungli dalam pembelian BBM tersebut,”ungkapnya. (jar/han)
GRESIK – Para nelayan tradisional yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Gresik melakukan audiensi ke kantor Wakil Bupati Gresik. Dalam audiensi tersebut para nelayan mengeluhkan tentang BBM bersubsidi yang ada oknum meminta kepada nelayan, Kamis, 9 September 2021.
Sekjen KNTI pusat, Ling Rohimin mengatakan, kebutuhan terbesar nelayan itu 60 sampai 70 persen di BBM. Pemerintah sebenarnya sudah membuat skimmer untuk membantu nelayan melalui pengadaan subsidi BBM nelayan secara nasional tahun 2021 ada 3,21 juta kiloliter . Tapi faktanya nelayan kecil tidak bisa mengakses subsidi tersebut. Karena ada kendala untuk mendapatkan bbm bersubsidi yang harus mendapatkan rekomendasi surat dan syaratnya ada tiga  yaitu harus ada kartu kusuka, harus ada pos kecil dan harus ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari hal tersebut yang menjadi kendala dan tidak mendapatkan BBM bersubsidi.
“Jadi tolonglah untuk program BBM bersubsidi ini dijalankan secara benar dan nelayan dipastikan mengakses dan membantu kebutuhan dan kesejahteraan nelayan,”kata Rohimin.
Selain itu juga untuk harga BBM bersubsidi yang jauh harganya. Seperti harga BBM bersubsidi berupa solar Rp 5.150 ribu, sementara para nelayan membelinya mulai harga Rp 6.000 lebih dan di wilayah daerah lain bisa sampai Rp 8.000.
Sedangkan untuk sekali berangkat para nelayan membutuhkan 10 sampai 15 liter perhari dan kalau setahun itu jumlahnya dan beban yang ditanggung oleh nelayan sangat berat dan saat pembelian bbm bersubsidi juga dimintai oleh oknum Polisi.
Sementara itu Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah mengatakan, akan mengkoordinasikan dengan dinas terkait tentang keluhan nelayan tradisional yang tergabung dalam KNTI Gresik. Selain itu juga akan mempermudah proses administrasi seperti kartu nelayan, karena masih banyak nelayan yang belum mengetahui proses pembuatan kartu tersebut. “Iya akan membantu untuk proses administrasi dalam pembuatan kartu nelayan tersebut,”ujarnya.
Menurut dia, untuk masalah BBM juga akan dikoordinasikan dengan pihak – pihak terkait dan mencarikan solusi agar nelayan tidak kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, terlebih nelayan yang jauh dari SPBU seperti Banyuurip Ujungpangkah dan Mangare. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk BBM yang kena pungli dalam pembelian BBM tersebut,”ungkapnya. (jar/han)
