GRESIK – Para juru parkir (Jukir) di Kabupaten Gresik bakal mendapatkan gaji bulanan dan jaminan sosial. Rencana sistem penggajian jukir dan koordinator ini akan mengacu berdasarkan penyesuaian tarif parkir di jenis-jenis parkiran tertentu sesuai Perda 3/2020.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Tursilowanto Harijogi mengungkapkan, para jukir rencana tidak hanya gaji. Melainkan juga akan diikutsertakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta THR.
“Tidak langsung sebesar UMK, namun bertahap sampai akan mencapai UMK,” ujar Tursilo.
Jika dihitung, untuk gaji dan insentif jukir di 115 titik membutuhkan anggaran sekitar Rp 5,6 miliar. Apabila seluruh titik, maka hitungan anggarannya mencapai Rp 11 miliar untuk tahap awal.
“Sistem itu nanti yang akan kami kembangkan dengan bandingan dibeberapa kabupaten lain,” kata dia.
Selama ini, lanjut Tursilo, polanya adalah jukir ditarget oleh koordinator. Kemudian dari koordinator baru setor ke Dishub. Nah, praktik ini ternyata mendapatkan sorotan dari kalangan dewan.
“Sistem inilah yang akan kami evaluasi, saya sudah punya konsep yang masih kita uji. Segera kita akan kaji dan tentukan besaran tarifnya di Perbup, yang juga mengatur ketentuan minumum waktu parkir untuk bisa ditarik tarif dan sebagainya,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi pun membenarkan bahwa para jukir nanti direncanakan ada sistem gaji langsung dari Dishub. “Dan nantinya ada target disetiap titik parkir,” imbuh Hamdi..
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perolehan retribusi parkir ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) dengan mekanisme e-parkir.
“Nantinya tugas jukir itu hanya menata lahan parkir dan membantu masyarakat yang ingin parkir menggunakan mesin e-parkir,” terangnya.
Berdasarkan kajian dari salah satu kampus dari mitra Dishub menyebutkan, bahwa potensi parkir cukup tinggi di angka Rp19 miliar sampai Rp 26 miliar. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dari setoran parkir saat ini yang mencapai sekitar Rp4 miliar sampai Rp 6 miliar. Namun, target itu sangat berpotensi bisa tercapai jika masalah parkir tersebut benar-benar dikelola dengan baik.
“Itu bila lima persen potensi kehilangan pendapatan bisa diminimalisir,” tandas Hamdi. (fir/rof)