alexametrics
28 C
Gresik
Wednesday, 18 May 2022

Kisruh Insentif RT/RW Desa Kembangan Berlanjut

GRESIK– Pemerintah Kecamatan Kebomas merespon cepat adanya kisruh insentif para ketua RT/RW yang tidak dicairkan Pemerintah Desa Kembangan. Senin (04/01), Sekretaris Kecamatan Kebomas, Zaenul akhirnya mendatangi kantor desa Kembangan guna melakukan mediasi.

Kepala Desa (Kades) Kembangan, Kecamatan Kebomas Ngadimin yang memimpin rapat mengatakan, terkait insentif yang tak cair, pihaknya menjadikan dana tersebut sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Langkah itu diambil lantaran cairnya telat di akhir tahun, dana tidak cukup. “Kalau isu soal insentif ketua RT/RW tidak dibayarkan adalah tidak benar,” tegasnya. Ngadimin kemudian menjelaskan insentif 2018 cair senilai Rp 1,2 juta per orang per tahun, namun insentif 2019 tidak ada karena pagu anggaran cair dari Pemkab Gresik yang semula Rp 1,070 Miliar hanya cair Rp 240 juta.

“Jadi, dana bagi hasil pajak dan retribusi tahun 2019 dari pagu Rp 1,070 miliar hanya cair Rp 240 juta,” jelasnya.

Adapun untuk tahun 2020, lanjutnya, sudah cair pada akhir tahun, yakni Rp 86 juta. Diperkirakan ketua RT/RW hanya mendapat Rp 1 juta maisng-masing. Namun, belum diberikan hingga tutup tahun 2020. “Insentif 2020 sengaja dijadikan silpa, akan kami berikan setelah anggaran tahun 2021 digedok dewan,” cetusnya.

Meski demikian, menariknya gelontoran anggaran yang masuk ke Desa Kembangan sebagai sumber anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang salah satu itemnya untuk insentif ketua RT/RW tergolong sangat besar, dibandingkan desa-desa lain. Sebagai contoh, pada tahun 2019, untuk sektor pendapatan asli desa (PADes) yakni sebesar Rp 75 juta, dana desa (DD) Rp 799,528 juta, alokasi dana desa (ADD) Rp 393,863 juta, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 1,361 miliar lebih, dan bantuan keuangan (BK) Rp 273,180 juta, sehingga total Rp 2,902 miliar lebih.

Sementara itu, Ketua RW 10 Desa Kembangan Katik Alfarisi tetap kukuh kalau insentif untuk ketua RT/RW sejak 2018-2020 tak diberikan. Terbukti, ketua RT di wilayahnya tak mendapatkan. “Saya contohkan Ketua RT 06 (dahulu RT 5) RW 10 Pak Sutoyo, sejak tahun 2018-2020 tak pernah mendapatkan insentif (operasional),” ungkap Katik. Di sisi lain, Katik sangat menyesalkan dengan tidak diundangnya 70 ketua RT dalam pertemuan tersebut, hanya ketua RW yang diajak rapat. Namun yang semakin membuat Katik kecewa, saat pertemuan berlangsung hanya satu ketua RW yang diberikan hak bicara.

“Kami, para ketua RW/RT tetap sepakat untuk menuntut hak kami. Kami akan terus berjuang, dan kami semua kompak dan semangat untuk berjuang,” pungkasnya. (fir/han)

GRESIK– Pemerintah Kecamatan Kebomas merespon cepat adanya kisruh insentif para ketua RT/RW yang tidak dicairkan Pemerintah Desa Kembangan. Senin (04/01), Sekretaris Kecamatan Kebomas, Zaenul akhirnya mendatangi kantor desa Kembangan guna melakukan mediasi.

Kepala Desa (Kades) Kembangan, Kecamatan Kebomas Ngadimin yang memimpin rapat mengatakan, terkait insentif yang tak cair, pihaknya menjadikan dana tersebut sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Langkah itu diambil lantaran cairnya telat di akhir tahun, dana tidak cukup. “Kalau isu soal insentif ketua RT/RW tidak dibayarkan adalah tidak benar,” tegasnya. Ngadimin kemudian menjelaskan insentif 2018 cair senilai Rp 1,2 juta per orang per tahun, namun insentif 2019 tidak ada karena pagu anggaran cair dari Pemkab Gresik yang semula Rp 1,070 Miliar hanya cair Rp 240 juta.

“Jadi, dana bagi hasil pajak dan retribusi tahun 2019 dari pagu Rp 1,070 miliar hanya cair Rp 240 juta,” jelasnya.

-

Adapun untuk tahun 2020, lanjutnya, sudah cair pada akhir tahun, yakni Rp 86 juta. Diperkirakan ketua RT/RW hanya mendapat Rp 1 juta maisng-masing. Namun, belum diberikan hingga tutup tahun 2020. “Insentif 2020 sengaja dijadikan silpa, akan kami berikan setelah anggaran tahun 2021 digedok dewan,” cetusnya.

Meski demikian, menariknya gelontoran anggaran yang masuk ke Desa Kembangan sebagai sumber anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang salah satu itemnya untuk insentif ketua RT/RW tergolong sangat besar, dibandingkan desa-desa lain. Sebagai contoh, pada tahun 2019, untuk sektor pendapatan asli desa (PADes) yakni sebesar Rp 75 juta, dana desa (DD) Rp 799,528 juta, alokasi dana desa (ADD) Rp 393,863 juta, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 1,361 miliar lebih, dan bantuan keuangan (BK) Rp 273,180 juta, sehingga total Rp 2,902 miliar lebih.

Sementara itu, Ketua RW 10 Desa Kembangan Katik Alfarisi tetap kukuh kalau insentif untuk ketua RT/RW sejak 2018-2020 tak diberikan. Terbukti, ketua RT di wilayahnya tak mendapatkan. “Saya contohkan Ketua RT 06 (dahulu RT 5) RW 10 Pak Sutoyo, sejak tahun 2018-2020 tak pernah mendapatkan insentif (operasional),” ungkap Katik. Di sisi lain, Katik sangat menyesalkan dengan tidak diundangnya 70 ketua RT dalam pertemuan tersebut, hanya ketua RW yang diajak rapat. Namun yang semakin membuat Katik kecewa, saat pertemuan berlangsung hanya satu ketua RW yang diberikan hak bicara.

“Kami, para ketua RW/RT tetap sepakat untuk menuntut hak kami. Kami akan terus berjuang, dan kami semua kompak dan semangat untuk berjuang,” pungkasnya. (fir/han)

Most Read

Berita Terbaru

/