alexametrics
28 C
Gresik
Tuesday, 17 May 2022

Mogok Kerja, SPSI Siapkan 10.000 Massa, Polisi Koordinasi Virtual

GRESIK – Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh Kabupaten Gresik berencana menggelar demo beserta mogok kerja pada Selasa (6/10) besok. Rencana itu menyusul akan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law cipta kerja oleh pemerintah.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gresik, Imam Syaifuddin mengungkapkan, poin utama yang ditolak oleh pihaknya beserta konfederasi lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut adanya klaster ketenagakerjaan.

“Kami minta agar pemerintah menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minmum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sebab tidak adil, jika sektor otomotif besar nilai UMK-nya sama dengan perusahan kecil,” kata dia.

Di samping itu, Imam menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak. Terkait unjuk rasa besok, SPSI Gresik menurunkan sedikitnya 10.000 massa yang akan mengepung kantor DPRD Gresik dan kantor Bupati Gresik.

“Seperti demo sebelumnya, kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke polres,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik, Tri Andi Suprihartono mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok nasional yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

“Apindo mengimbau agar perusahaan anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Tri Andi.

Sementara itu, jelang aksi unjuk rasa buruh menolak RUU Omnibus Law, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengikuti rapat via zoom meeting persiapan pengamanan bersama Wakapolda Jatim Brigjenpol Slamet Hadi Supraptoyo, Sabtu (3/10) malam. Gresik. Rapat dilakukan untuk menyikapi serikat buruh yang akan menggelar demo pada Selasa (6/10) dan Kamis (8/10) mendatang. “Jangan under estimate, jangan over estimate. Deteksi secara cermat dan terukur. Dan untuk upaya antisipasi, buat rencana pengamanan,” tegasnya.

Kapolres Gresik menambahkan, untuk mengantisipasi gelombang pendemo pihaknya mengarahkan  jajaran polsesk untuk menjadi prioritas utama dalam upaya pendekatan secara humanis dan penggalangan masa. “Usahakan untuk tidak aksi. Semisal aksi masih tetap terlaksana, upayakan komunikasi secara maksimal agar unras tidak berlangsung lama,” ujarnya. (fir/yud/han)

GRESIK – Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh Kabupaten Gresik berencana menggelar demo beserta mogok kerja pada Selasa (6/10) besok. Rencana itu menyusul akan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law cipta kerja oleh pemerintah.

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gresik, Imam Syaifuddin mengungkapkan, poin utama yang ditolak oleh pihaknya beserta konfederasi lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut adanya klaster ketenagakerjaan.

“Kami minta agar pemerintah menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minmum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sebab tidak adil, jika sektor otomotif besar nilai UMK-nya sama dengan perusahan kecil,” kata dia.

-

Di samping itu, Imam menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak. Terkait unjuk rasa besok, SPSI Gresik menurunkan sedikitnya 10.000 massa yang akan mengepung kantor DPRD Gresik dan kantor Bupati Gresik.

“Seperti demo sebelumnya, kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke polres,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik, Tri Andi Suprihartono mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok nasional yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

“Apindo mengimbau agar perusahaan anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Tri Andi.

Sementara itu, jelang aksi unjuk rasa buruh menolak RUU Omnibus Law, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengikuti rapat via zoom meeting persiapan pengamanan bersama Wakapolda Jatim Brigjenpol Slamet Hadi Supraptoyo, Sabtu (3/10) malam. Gresik. Rapat dilakukan untuk menyikapi serikat buruh yang akan menggelar demo pada Selasa (6/10) dan Kamis (8/10) mendatang. “Jangan under estimate, jangan over estimate. Deteksi secara cermat dan terukur. Dan untuk upaya antisipasi, buat rencana pengamanan,” tegasnya.

Kapolres Gresik menambahkan, untuk mengantisipasi gelombang pendemo pihaknya mengarahkan  jajaran polsesk untuk menjadi prioritas utama dalam upaya pendekatan secara humanis dan penggalangan masa. “Usahakan untuk tidak aksi. Semisal aksi masih tetap terlaksana, upayakan komunikasi secara maksimal agar unras tidak berlangsung lama,” ujarnya. (fir/yud/han)

Most Read

Berita Terbaru

/