Pemprov Ijinkan Jualan Hewan Kurban di Pinggir Jalan, Ini Syaratnya

GRESIK - Penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjelang Idul Adha  berbeda baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Pemrprov memperbolehkan pedagang berjualan di pinggir jalan, sementara Pemkab Gresik melarangnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku Pemprov Jatim tetap tetap membuka ruang para pedagang bisa berjualan di pinggir jalan dengan catatan lokasi tersebut merupakan titik sentral yang telah disepakati bersama Forkopimda di daerah masing-masing. Bahkan, Pemprov juga menyediakan Juleha (Juru Sembelih Halal). Jadi penyembelihan hewan harus sebisa mungkin dilakukan di rumah potong hewan (RPH). Tidak di masjid atau musala.

"Nantinya lokasinya dimana itu yang menentukan Pemkab. Bisa satu kecamatan satu tempat atau seperti apa teknisnya nanti ada di tangan bupati. Di lokasi itu juga harus ada petugas veteriner jadi hewan yang dijual sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan," kata Khofifah.



Sementara itu, Khofifah menuturkan kebutuhan vaksin PMK di Jatim sebanyak 10,5 juta vaksin. Nah, pada raker hari Minggu lalu, Jatim telah mendapatkan kuota 1,5 juta. Saat ini Pemprov Jatim masih menunggu kedatangan vaksin tersebut karena vaksin PMK impor. Pemprov Jatim tidak bisa membeli sendiri vaksin PMK.

"Kami  menunggu mudah-mudahan sesegera mungkin ada support vaksin karena ini semua vaksin impor, vaksin ini harus terkonfirmasi pada lembaga internasional bahwa memang ada kebutuhan vaksin untuk PMK. Jadi tidak bisa beli sendiri-sendiri," terang Khofifah.

Khofifah berusaha semaksimal mungkin mencegah meluasnya PMK di Jatim. Selain vaksinasi, pihaknya juga memproteksi ternak sehat dan memberikan obat bagi ternak dengan gejala PMK.

"Yang sudah ada simtom maka ini kan nampak misalnya simtomnya dengan lendir atau sudah ada kuku yang ada di kaki itu mulai lepas itu, maka harus disuntik lalu ada vitamin. Pengadaan obat ini kami membutuhkan anggaran yang sudah mendapatkan payung hukum yang bisa dijadikan referensi untuk bisa mengoperasionalkan seluruh ikhtiar percepatan penanganan kasus dari PMK ini," pungkasnya. (fir/han)