Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gresik Ditetapkan Daerah Wabah PMK, Bantuan untuk Ternak Dibatalkan

H
Penulis: Hany Akasah❯
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik membatalkan semua bantuan ternak. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK.  (Dok./Radar Gresik)
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik membatalkan semua bantuan ternak. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK. (Dok./Radar Gresik)
GRESIK - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik membatalkan semua bantuan ternak. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK.

Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana. "Kami sudah memanggil semua dinas terkait. Mereka telah membatalkan semua bantuan hewan ternak yang telah dianggarkan tahun 2022," ujarnya.

Menurut dia, alasan pembatalan bantuan kepada masyarakat ini karena ada edaran dari pemerintah pusat. Dengan dasar yang kuat pihaknya tidak bisa memberikan solusi lain.

"Karena ini sudah menjadi kebijakan kami tidak bisa menolak. Jadi untuk tahun ini bantuan sapi yang rencananya akan diberikan kepada masyarakat dibatalkan," ungkap dia.

Dikatakan, pihaknya sebenarnya sudah mencoba untuk mengganti bantuan dari sapi ke hewan ternak yang lain. Tetapi pemerintah tetap tidak berani. "Jadi meskipun kambing, juga tidak bisa. Hanya ikan yang diperbolehkan," terangnya.

Selain itu, dalam rapat koordinasi pemerintah juga membawa landasan dari ahli bahwa wabah ini baru benar-benar hilang dua tahun. Dengan alasan ini pada tahun 2023 kemungkinan juga masih belum bisa. "Tapi pemerintah tetap menunggu perkembangan lebih lanjut. Nanti akan dilakukan pembahasan kembali," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Gresik Eko Anandito mengatakan yang dibatalkan terkait bantuan hibah sapi. Hal itu karena Gresik ditetapkan sebagai daerah wabah. "Sehingga arus keluar masuk hewan ternak sangat terbatas. Nanti kalau tetap ada, pengadaannya akan repot," ujarnya.

Menurut dia, kondisi ini kemungkinan akan berlangsung hingga 2023. Namun, pihaknya tetap menunggu kondisi lebih lanjut. "Kalau ada pencabutan penetapan nanti kami kaji lagi," imbuhnya.(rof/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Dr. Ahmad Hadi, SP., MT., CGCAE, CFrA., CGRE, resmi meraih penghargaan Radar Surabaya Awards 2026 atas keberhasilannya mengawal Pengembangan Zona Integritas menuju tata kelola pemerin

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Efisiensi anggaran pada 2027 diperkirakan masih berlanjut. Karena itu, desa harus mulai bekerja keras menghasilkan sumber pendapatan baru. Potensi yang dimiliki masing-masing desa perlu dikembangkan agar tidak terus berg

Pemkab Gresik Bersama Baznas Salurkan Bantuan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemkab Gresik Bersama Baznas Salurkan Bantuan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemkab bersama BAZNAS RI, Jatim, dan Kabupaten menggelontorkan Rp2,79 M untuk beasiswa pendidikan, subsidi veteran, hingga pemberdayaan ekonomi warga Gresik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer