Perangkat Daerah Komitmen Optimalkan Program Gresik Layak Anak

GRESIK - Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Aminatun Habibah melakukan kegiatan sosialisasi konvensi hak anak (KHA) untuk pejabat eselon II di lingkungan Kabupaten Gresik. Difinisi anak sendiri UU Nomor 17 tahun 2016 tentang anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan.

Wabup Gresik, Aminatun Habibah mengatakan, Kabupaten Gresik berupaya untuk menjadi kabupaten layak anak. Artinya Kabupaten Gresik memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus kepada anak. "Kabupaten layak anak juga merupakan salah satu indikator sarana kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," kata Aminatun di kantor Pemkab Gresik, Kamis (16/2).

Pihaknya mengingatkan peranan anak - anak sebagai generasi penerus di masa depan. Kemudian Kabupaten Gresik menekankan pemenuhan 4 hak dasar yang wajib dipenuhi kepada anak - anak. 4 hak dasar yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. "Pemerintah memiliki kewajiban menjamin terpenuhinya hak anak melalui kebijakan program dan kegiatan agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,"ujarnya.

Demi tercapai tujuan tersebut, meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bisa mengedepankan pembinaan kepada anak - anak yang membutuhkan. Selain itu berharap kesadarannya untuk menghentikan tindak eksploitasi yang masih kerap terjadi. Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berdiri sejak tahun 2004 di Kabupaten Gresik akan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun ini. "Hal ini tentunya merupakan salah satu upaya - upaya  kita dalam rangka komitmen untuk bisa memprioritaskan pemenuhan perlindungan kepada anak dan perempuan khususnya di Kabupaten Gresik,"terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, Saifudin Ghozali mengatakan, bahwa untuk sosialisasi hak anak untuk bersinergi bersama eselon II atau Kepala OPD Kabupaten Gresik. Tujuannya untuk perlindungan hak anak dalam kekerasan, bersama OPD untuk saling bersinergi dalam mengentaskan kekerasan pada anak. "Kami berharap dengan sosialisasi hak anak harus bersinergi bersama OPD di lingkungan Kabupaten Gresik. Sehingga untuk anak memperoleh perlindungan hak anak terhadap kekerasan pada anak,"ungkapnya. (jar/han)