Pemkab Gresik dan DPR RI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Akses KUR Himbara
RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama Anggota DPR RI mendorong sekitar 90 ribu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pudak untuk memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai permodalan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dorongan ini disampaikan dalam sosialisasi KUR yang diikuti oleh 300 UMKM dari berbagai paguyuban. Sosialisasi ini menekankan kemudahan pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa jaminan.
Anggota DPR RI, Nila Yani Hardiyanti, yang hadir sebagai narasumber, menyatakan bahwa UMKM di Gresik menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“UMKM memiliki peran vital karena juga sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Selain itu, memicu efek berganda karena perputaran uang tetap di daerah,” kata politisi muda PDIP itu.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik, hingga Oktober 2025 tercatat ada 90 ribu UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Nila menyebut data ini sebagai bukti kuat peran UMKM dalam menopang ekonomi Gresik, bahkan banyak yang sudah bermitra dengan industri besar sebagai penyuplai bahan baku atau jasa.
Nila Yani Hardiyanti menekankan bahwa KUR bertujuan menjadi stimulus permodalan untuk pengembangan usaha. Dalam acara tersebut, disediakan pula stand bank agar pelaku usaha bisa langsung mengajukan pinjaman.
“Jangan sampai mengembangkan usaha dengan pinjaman online atau pinjaman berbunga besar. Pemerintah memfasilitasi kemudahan permodalan ini untuk mendongkrak usaha UMKM,” terangnya.
Pihaknya berharap seluruh UMKM di Gresik dapat naik kelas. Akses permodalan ini terbuka bagi semua pelaku usaha di Kota Pudak dengan catatan usahanya jelas, tidak terbatas hanya pada 300 peserta yang hadir.
Sementara itu, Plt Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskoperindag Gresik, Rian Pramana Suwanda, mengimbau UMKM yang menemui kendala dalam pengajuan modal dapat menghubungi layanan 112.
“Nantinya Diskoperindag akan melakukan pendampingan pengajuan permodalan. Tidak ada kuotanya, jadi silakan UMKM ajukan permodalan untuk pengembangan usaha,” ungkap Rian. (jar/han)
