alexametrics
32 C
Gresik
Tuesday, 17 May 2022

Realisasi Triwulan I Pajak Daerah Tidak Capai Target

GRESIK – Realisasi pajak daerah di triwulan I ini cukup mengkhawatirkan. Betapa tidak, dari 11 item pajak, hanya dua pajak saja yang bisa mencapai target. Malahan, untuk pajak hiburan serta pajak mineral bukan logam dan batuan (BGCC) hanya terealisasi tidak sampai 4 persen.

Menurut data tahun 2021 ini BPPKAD Pemkab Gresik mendapat target pendapatan pajak sebesar Rp 724 miliar. Namun hingga triwulan pertama ini baru terealisasi Rp 118,3 miliar atau 16,34 persen. Padahal seharusnya, di triwulan I BPPKAD sudah bisa merealisasikan pajak setidaknya 25 persen. Sebab, terdapat empat triwulan dalam satu tahun anggaran.

Melihat dari pendapatan pajak 2020 kemarin, pajak yang bisa dikantongi Pemkab Gresik cukup fantastis. Ada enam item yang berhasil melampaui target. Salah satunya, pajak hotel. Namun, di triwulan I ini, pajak hotel pun juga sesuai target, yakni sudah terealisasi 25,8 persen. Sementara ke enam sektor yang dikonfirmasi pendapatannya melebihi target di 2020 diantaranya, pajak hotel dengan pendapatan pajak mencapai 111,78 persen, pajak penerangan jalan (ppj) 104,77 persen, pajak air bawah tanah 103,42 persen, pajak mineral logam 100,4 persen, pajak BPHTB 113,02 persen dan PBB 116,91 persen.

Kepala BPPKAD Pemkab Gresik Siswadi Apriliyanto mengatakan di triwulan I ini dari 10 pajak non PBB yang tidak memenuhi target BPPKAD sebesar 15 persen hanya dua jenis pajak saja. Yakni pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Nominalnya masing-masing yakni Rp 68,2 juta dan 237,7 juta. Padahal, jika mengacu target sebesa 25 persen terdapat delapan pajak masih jauh dari target.  “Yang tidak memenuhi target 15 persen di triwulan 1 hanya dua jenis saja,” katanya.

Namun tahun 2020 bisa melampaui target karena saat pandemi  covid-19 Pemkab juga menurunkan target pendapatannnya. Jika dibandingkan dengan 2019 lalu, pendapatan pajak di 2020 masih lebih kecil. Untuk tahun 2021 ini kenaikan target pajak malahan lebih meroket. Total target pendapatan pajak sebesar Rp 724 miliar. Untuk BPHTB naik dari Rp 190 miliar ke Rp 315 miliar, kemudian PBB dari Rp 105 miliar ke Rp 120 miliar.

“Target tahun ini lebih tinggi dari tahu 2020 lalu,” tutupnya. (Fir)

Sementara itu, untuk meningkatkan pajak, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak pemkab mempermudah proses perizinan. Hal ini bertujuan agar banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di Jatim sehingga membuat roda perekonomian bergerak dan tersedianya banyak lapangan pekerjaan. “Saya menitipkan kepada Pak Bupati Gresik untuk terus mewujudkan Gresik sebagai kota yang ramah, kepastian investasi dan kawasan bebas banjir,” kata Emil.

Dikatakan, banyaknya investasi di Gresik akan memperluas pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terpusat di Kota. Dia juga memberikan perhatian besar pada investasi properti yang bisa menjadi trigger (penggerak) terciptanya pertumbuhan ekonomi baru bagi setiap daerah.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani berkomitmen akan memberikan kemudahan setiap kegiatan investasi di Gresik. Komitmen itu diwujudkan melalui kemudahan, kecepatan, dan kepastian perizinan.  “Kami berjanji mendukung Pemprov Jatim mewujudkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Gerbangkertasusila sesuai Perpres 80 tahun 2019, khususnya PSN di wilayah Gresik,” tegas Gus Yani. (fir/han)

GRESIK – Realisasi pajak daerah di triwulan I ini cukup mengkhawatirkan. Betapa tidak, dari 11 item pajak, hanya dua pajak saja yang bisa mencapai target. Malahan, untuk pajak hiburan serta pajak mineral bukan logam dan batuan (BGCC) hanya terealisasi tidak sampai 4 persen.

Menurut data tahun 2021 ini BPPKAD Pemkab Gresik mendapat target pendapatan pajak sebesar Rp 724 miliar. Namun hingga triwulan pertama ini baru terealisasi Rp 118,3 miliar atau 16,34 persen. Padahal seharusnya, di triwulan I BPPKAD sudah bisa merealisasikan pajak setidaknya 25 persen. Sebab, terdapat empat triwulan dalam satu tahun anggaran.

Melihat dari pendapatan pajak 2020 kemarin, pajak yang bisa dikantongi Pemkab Gresik cukup fantastis. Ada enam item yang berhasil melampaui target. Salah satunya, pajak hotel. Namun, di triwulan I ini, pajak hotel pun juga sesuai target, yakni sudah terealisasi 25,8 persen. Sementara ke enam sektor yang dikonfirmasi pendapatannya melebihi target di 2020 diantaranya, pajak hotel dengan pendapatan pajak mencapai 111,78 persen, pajak penerangan jalan (ppj) 104,77 persen, pajak air bawah tanah 103,42 persen, pajak mineral logam 100,4 persen, pajak BPHTB 113,02 persen dan PBB 116,91 persen.

-

Kepala BPPKAD Pemkab Gresik Siswadi Apriliyanto mengatakan di triwulan I ini dari 10 pajak non PBB yang tidak memenuhi target BPPKAD sebesar 15 persen hanya dua jenis pajak saja. Yakni pajak hiburan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Nominalnya masing-masing yakni Rp 68,2 juta dan 237,7 juta. Padahal, jika mengacu target sebesa 25 persen terdapat delapan pajak masih jauh dari target.  “Yang tidak memenuhi target 15 persen di triwulan 1 hanya dua jenis saja,” katanya.

Namun tahun 2020 bisa melampaui target karena saat pandemi  covid-19 Pemkab juga menurunkan target pendapatannnya. Jika dibandingkan dengan 2019 lalu, pendapatan pajak di 2020 masih lebih kecil. Untuk tahun 2021 ini kenaikan target pajak malahan lebih meroket. Total target pendapatan pajak sebesar Rp 724 miliar. Untuk BPHTB naik dari Rp 190 miliar ke Rp 315 miliar, kemudian PBB dari Rp 105 miliar ke Rp 120 miliar.

“Target tahun ini lebih tinggi dari tahu 2020 lalu,” tutupnya. (Fir)

Sementara itu, untuk meningkatkan pajak, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak pemkab mempermudah proses perizinan. Hal ini bertujuan agar banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di Jatim sehingga membuat roda perekonomian bergerak dan tersedianya banyak lapangan pekerjaan. “Saya menitipkan kepada Pak Bupati Gresik untuk terus mewujudkan Gresik sebagai kota yang ramah, kepastian investasi dan kawasan bebas banjir,” kata Emil.

Dikatakan, banyaknya investasi di Gresik akan memperluas pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terpusat di Kota. Dia juga memberikan perhatian besar pada investasi properti yang bisa menjadi trigger (penggerak) terciptanya pertumbuhan ekonomi baru bagi setiap daerah.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani berkomitmen akan memberikan kemudahan setiap kegiatan investasi di Gresik. Komitmen itu diwujudkan melalui kemudahan, kecepatan, dan kepastian perizinan.  “Kami berjanji mendukung Pemprov Jatim mewujudkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Gerbangkertasusila sesuai Perpres 80 tahun 2019, khususnya PSN di wilayah Gresik,” tegas Gus Yani. (fir/han)

Most Read

Berita Terbaru

/