GRESIK – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI.. Penerapan SMAP merupakan upaya yang ditempuh oleh SKK Migas untuk mewujudkan perbaikan tata kelola guna mendukung pelaksanaan peran dan fungsi SKK Migas menjadi lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas.
Kepala SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi mengatakan, dengan perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya sehingga rawan dengan praktik-praktik korupsi.
“Dengan situasi tersebut maka penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi yang tidak terganggu oleh faktor non-investasi seperti penyuapan,” kata Nurwahidi dalam acara Webinar Jurnalistik SKK Migas Jabanusa, Selasa (24/11) kemarin.
Dikatakan, melalui upaya ini diharapkan perbaikan tata kelola akan dicapai di semua aspek pelayanan dan aktivitas yang diberikan oleh SKK Migas, dimana SKK Migas dapat lebih fokus pada kegiatan operasi hulu migas sehingga dapat memberikan performa layanan dan aktivitas yang lebih optimal.
“Tentunya perbaikan tata kelola ini merupakan upaya bersama dari seluruh fungsi yang ada di SKK Migas untuk secara konsisten menerapkan nilai-nilai dan kebijakan anti penyuapan dalam pelaksanaan aktivitas maupun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing fungsi yang ada di SKK Migas, “ imbuhnya.
Secara terpisah, Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Erwin Suryadi menyatakan bahwa Divisi PPBJ yang menjadi salah satu sampling audit surveillance menilai terobosan yang dilakukan dalam tata kelola proses pengadaan mengindikasikan hasil yang memuaskan.
Berdasarkan data hasil audit yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada acara Forum Auditor Migas Indonesia (FAMI) 2 November lalu, telah terjadi penurunan temuan sektor Pengelolaan Rantai Suplai yang sangat signifikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, dari yang sebelumnya sebesar 162,93 Juta dolar AS pada tahun 2018 menjadi 8,19 Juta dolar AS pada tahun 2019.
“Tentunya apresiasi ini membuktikan bahwa transformasi proses bisnis di SKK Migas khususnya bidang pengadaan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam mendukung percepatan produksi serta tetap memperhatikan keberpihakan kepada produk atau jasa dalam negeri,” kata Erwin. (fir/rof)
