GRESIK-Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Gresik terus menggencarkan program Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) yang digalakkan pemerintah. Dukungan itu diwujudkan dengan menggelar kegiatan SKK dengan menggandeng lintas asosiasi pada Rabu (24/05) di Kantor BPC Gapensi Gresik.
Ketua BPC Gapensi Gresik, Khoirul Aman Mahrudi mengatakan, kegiatan Sertifikasi Kompetensi Kerja kali ini diikuti 108 peserta. Mereka berasal dari 120 badan usaha lintas asosiasi yang ada di Gresik dan luar Gresik.
“Gapensi telah mendapatkan amanat dari Kementrian PUPR sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). Nah, Perusahaan jasa konstruksi memerlukan tenaga kerja yang terampil serta ahli untuk membangun berbagai proyek berkualitas. Ada banyak parameter untuk menentukan itu, salah satu yang bisa menentukan kualitas adalah sertifikasi,” kata Rudi (sapaan akrabnya).
Diakuinya, saat ini masih banyak proyek yang belum menggunakan tenaga kerja bersertifikat, misalnya proyek pembangunan dari perusahaan swasta. Untuk itu melalui kegiatan SKK, Gapensi Gresik akan memfasilitasi, membimbing dan memberdayakan anggota agar memperoleh sertifikat kompeten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP turunannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Kami akan terus berupaya memaksimal fungsi organisasi dengan perubahan regulasi peraturan pemerintah dan meningkatnya persyaratan kriteria kemampuan usaha pelaku usaha konstruksi dengan maksud tercipta tatakelola usaha yang baik dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas,” tandasnya.
Ditempat sama, Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi (Jakon) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP) Kabupaten Gresik, Ahmad Muzakki menyebut, di Kabupaten Gresik saat ini ada 290 perusahaan jasa kontruksi. Namun dari jumlah itu hanya sekitar 20 persen saja yang memenuhi aturan syarat dan kriteria yang diminta pemerintah.
“Kami memberikan apresiasi kepada BPC Gapensi Gresik yang menjadi pionir sekaligus mendorong agar pelaku usaha jasa kontruksi bisa lebih profesional lewat program SKK ini,” kata Muzakki.
Diungkapkan, kedepan DCKPKP bakal mendorong agar asosiasi maupun badan usaha jasa kontruksi terus melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerjanya. Sebab, Zaki menperkirakan saat dari jumlah 10.800 tenaga kerja di Gresik hanya sekitar 10 persen saja yang mengantongi SKK.
“Saat ini target DCKPKP yakni menyasar dulu asosiasi yang memiliki anggota perusahaan jasa kontruksi agar melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerjanya. Secara prinsip kami terus mendorong agar para pelaku sektor jasa konstruksi di Gresik dapat mengikuti amanat regulasi pemerintah,” pungkasnya.
Sementara itu, kegiatan SKK yang digelar BPC Gapensi Gresik akan digelar dengan tiga tahapan. Tahap pertama dimulai dari Verifikasi persyaratan peserta program sertifikasi. Tahap kedua peserta akan mengikuti uji tes tulis dengan bentuk multiplechoice dan menulis essai. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah tes wawancara untuk.(fir/han)
