Pemkab dan Freeport Komitmen Dukung Hilirisasi di Gresik, Siapkan Program Pemberdayaan Berbasis Kemitraan

RADAR GRESIK - Seluruh stakeholder di Kabupaten Gresik komitmen untuk mendukung hilirisasi dengan tetap menggandeng UMKM di sekitar. Salah satunya dengan mempercepat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dalam membangun ekonomi Gresik melalui hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan kemitraan yang baik, diharapkan manfaat hilirisasi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Gresik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman mengungkapkan Kabupaten Gresik tengah berfokus pada pengembangan hilirisasi sektor tembaga dan logam.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengalokasikan anggaran sebesar Rp17 miliar pada tahun 2025 untuk pembangunan pusat Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang akan bekerja sama dengan industri besar di wilayah tersebut.
“Gresik memiliki tiga kawasan industri besar, yaitu Kawasan Industri Gresik (KIG), Maspion, dan Jipee, yang mencakup Freeport. Hilirisasi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara industri besar dan usaha kecil dan menengah (UMKM), guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelas Washil saat FGD yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menggelar diskusi bertema Membangun Kemitraan Antara Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan untuk Optimalisasi Manfaat Hilirisasi di Hotel Horison GKB Gresik, Rabu (20/11).
Achmad Washil mencatat penurunan tingkat pengangguran di Gresik dari 10 persen menjadi 6,82 persen. Meski demikian, lulusan SMA masih menjadi kelompok pengangguran terbesar dengan 32.890 orang. “Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang,” kata Washil.
Menurutnya, untuk mendukung kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM lokal, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati yang memberikan landasan hukum. Saat ini, sudah terdapat enam perusahaan besar yang bermitra dengan sekitar 30 UMKM di Gresik.
Perwakilan CSR PT Freeport Indonesia Nana Suharna, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah melalui kemitraan strategis. Ia menjelaskan program pengembangan masyarakat Freeport berbasis pada tiga pilar utama yakni bina manusia, lingkungan dan usaha.
“Kami melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Namun, kami menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kesenjangan keterampilan tenaga kerja lokal. Berdasarkan kajian Universitas Indonesia, hanya 10 hingga 12 persen tenaga kerja lokal di Gresik yang dapat terserap oleh Jipee pada tahun 2030, karena industri di kawasan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi dan berteknologi canggih,” ujarnya.
PT Freeport Indonesia juga menghadapi tantangan dalam rekrutmen tenaga kerja, termasuk kurangnya hard skills, soft skills, dan kondisi kesehatan tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk memberikan capacity building dan sertifikasi kepada masyarakat lokal guna meningkatkan peluang mereka dalam sektor industri.
Selain fokus pada tenaga kerja, Nana mengakui masalah pelestarian lingkungan dan budaya. Ia menyebutkan kondisi sungai yang memprihatinkan serta pengelolaan sampah masyarakat yang belum optimal. PT Freeport Indonesia saat ini tengah mencari mitra yang dapat membantu dalam program pelestarian lingkungan dan budaya lokal.
“Kami bekerja sama dengan USAID IUWASH untuk memperbaiki sanitasi di desa Sukorame dan Randuagung. Namun, secara keseluruhan kondisi air tanah di Gresik sudah tidak layak, yang memerlukan solusi jangka panjang seperti pipa sanitasi,” tambahnya. (qnf/ica/han)



