alexametrics
27 C
Gresik
Thursday, 19 May 2022

Kanwil DJP Jatim II Kampanye Program Ungkap Sukarela ke Wajib Pajak

GRESIK-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menggelar kegiatan Tax Gathering bersama ratusan wajib pajak di Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro, Kamis (12/5). Pada kegiatan tersebut Kanwil DJP Jatim II juga mengajak para Wajib Pajak (WP) untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) agar terhindar dari sanksi denda.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Aston Inn Gresik itu dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin, Ketua DPRD Gresik Moch Qodir dan Asisten III Pemkab Gresik Abu Hasan. Tidak ketinggalan kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro serta ratusan wajib pajak (WP) di wilayah tersebut juga ikut dalam acara.

Dalam sambutannya, Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin mengungkapkan, PPS dilakukan untuk menyempurnakan program tax amnesty yang pernah dilakukan pada 2016 silam. Sebab, DJP meyakini ada banyak WP yang masih belum melaporkan harta yang dimiliki secara utuh. Hal itu diketahui dari berbagai sumber data untuk memantau harta WP. Misalnya dari Automatic Exchane of Information (AEol), data instansi, lembaga, asosiasi, hingga perbankan.

 

“Bagi WP yang sudah pernah ikut program tax amnesty siapa tahu ada harta yang belum dicatatkan atau pencatatannya saat itu ala kadarnya, nah melalui program PPS ini ayo kita sempurnakan agar tidak terkena sanksi,” ujar Vita.

Dia mengungkapkan, PPS sampai 30 Juni atau 6 minggu lagi. Jika di atas batas waktu yang ditentukan WP tidak kunjung melaporkan maka akan diberikan panggilan untuk klarifikasi.

 

Kepala Kanwil DJP Jatim II Agustin Vita Avantin

Adapun sanksi yang akan dijatuhkan bagi WP, tutur Vita, untuk WP Badan sebesar 25 persen dikali harta bersih, WP pribadi senilai 30 persen dari total pendapatan, dan WP tertentu 12,5 persen ditambah 200 persen dari pajak yang harus dibayar.

Asisten III Pemkab Gresik Abu Hasan memberikan dukungan penuh PPS di Kota Santri. Bahkan Pemkab Gresik juga siap bersinergi dalam mengsukseskan program ini.

“Kami akan ikut membantu dalam sosialisasi ke tingkat desa, kecamatan maupun forum-forum OPD. Secara prinsip kami berikan dukungan penuh terhadap program ini karena negara tidak akan bisa berjalan tanpa pajak dari masyarakat,” kata Abu Hasan.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Gresik Moch Qodir. Dia mengungkapkan jika pajak yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan kembali melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat melalui kementrian keuangan.

Sementara itu, berdasarkan data DJP Kanwil Jatim II antusiasme WP yang mengikuti program PPS cukup tinggi. Hingga Kamis (12/05) tercatat ada 1.039 WP telah mengungkapkan hartanya secara sukarela. Dari jumlah tersebut DJP Kanwil Jatim II berhasil menghimpun penerimaan pajak Rp 112 miliar. (fir/vga)

GRESIK-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menggelar kegiatan Tax Gathering bersama ratusan wajib pajak di Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro, Kamis (12/5). Pada kegiatan tersebut Kanwil DJP Jatim II juga mengajak para Wajib Pajak (WP) untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) agar terhindar dari sanksi denda.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Aston Inn Gresik itu dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin, Ketua DPRD Gresik Moch Qodir dan Asisten III Pemkab Gresik Abu Hasan. Tidak ketinggalan kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro serta ratusan wajib pajak (WP) di wilayah tersebut juga ikut dalam acara.

Dalam sambutannya, Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin mengungkapkan, PPS dilakukan untuk menyempurnakan program tax amnesty yang pernah dilakukan pada 2016 silam. Sebab, DJP meyakini ada banyak WP yang masih belum melaporkan harta yang dimiliki secara utuh. Hal itu diketahui dari berbagai sumber data untuk memantau harta WP. Misalnya dari Automatic Exchane of Information (AEol), data instansi, lembaga, asosiasi, hingga perbankan.

-

 

“Bagi WP yang sudah pernah ikut program tax amnesty siapa tahu ada harta yang belum dicatatkan atau pencatatannya saat itu ala kadarnya, nah melalui program PPS ini ayo kita sempurnakan agar tidak terkena sanksi,” ujar Vita.

Dia mengungkapkan, PPS sampai 30 Juni atau 6 minggu lagi. Jika di atas batas waktu yang ditentukan WP tidak kunjung melaporkan maka akan diberikan panggilan untuk klarifikasi.

 

Kepala Kanwil DJP Jatim II Agustin Vita Avantin

Adapun sanksi yang akan dijatuhkan bagi WP, tutur Vita, untuk WP Badan sebesar 25 persen dikali harta bersih, WP pribadi senilai 30 persen dari total pendapatan, dan WP tertentu 12,5 persen ditambah 200 persen dari pajak yang harus dibayar.

Asisten III Pemkab Gresik Abu Hasan memberikan dukungan penuh PPS di Kota Santri. Bahkan Pemkab Gresik juga siap bersinergi dalam mengsukseskan program ini.

“Kami akan ikut membantu dalam sosialisasi ke tingkat desa, kecamatan maupun forum-forum OPD. Secara prinsip kami berikan dukungan penuh terhadap program ini karena negara tidak akan bisa berjalan tanpa pajak dari masyarakat,” kata Abu Hasan.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPRD Gresik Moch Qodir. Dia mengungkapkan jika pajak yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan kembali melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat melalui kementrian keuangan.

Sementara itu, berdasarkan data DJP Kanwil Jatim II antusiasme WP yang mengikuti program PPS cukup tinggi. Hingga Kamis (12/05) tercatat ada 1.039 WP telah mengungkapkan hartanya secara sukarela. Dari jumlah tersebut DJP Kanwil Jatim II berhasil menghimpun penerimaan pajak Rp 112 miliar. (fir/vga)

Most Read

Berita Terbaru

/